Pemblokiran Bulgaria terhadap Pembicaraan Aksesi Makedonia Utara dengan Uni Eropa

  • Jul 12, 2021
  • /
  • Opini
  • /
  • Admin
  • 581

Pembicaraan aksesi Makedonia Utara (sebelum Februari 2019 Makedonia) dalam menuju keanggotaan penuh Uni Eropa (UE) diblokir oleh tetangga timurnya yang merupakan negara anggota UE sejak tahun 2007, Bulgaria pada November 2020 karena sengketa mengenai sejarah, identitas nasional, dan bahasa. Bulgaria meminta Makedonia Utara agar secara resmi mengakui bahwa bahasa nasionalnya (bahasa Makedonia) merupakan dialek bahasa Bulgaria, bahwa bangsa Makedonia diciptakan secara artifisial pada tahun 1944, dan mengakui bahwa tidak ada minoritas Makedonia di Bulgaria. Makedonia Utara juga dituntut untuk menulis ulang buku-buku pelajaran sejarah. Skopje bersikeras bahwa apa pun yang berkaitan dengan identitas dan bahasanya tidak dapat dipermasalahkan dan telah lama bersikeras bahwa bahasa Makedonia adalah bahasa Slavia Selatan yang berbeda yang membentuk bagian dari budaya dan identitas nasional negara tersebut. Menurut International Institute for Middle East and Balkan Studies (IFIMES), etnis Makedonia meliputi 10% dari populasi Bulgaria. Keputusan untuk memblokir dimulainya pembicaraan aksesi UE didukung oleh semua partai politik Bulgaria di parlemen dan pemerintah sementara Bulgaria saat ini tidak mampu untuk mengubah posisinya.

Image: Source


Pada Mei 2021, Makedonia Utara menerima dukungan dari Austria, Republik Ceko, dan Slovenia untuk memulai pembicaraan keanggotaan UE, setelah Bulgaria menyatakan rencananya untuk terus menggunakan hak vetonya. Para menteri luar negeri ketiga negara tersebut menyuarakan dukungannya dengan mengatakan bahwa masalah bilateral terpisah seharusnya tidak menghambat perluasan ke kawasan tersebut. Komisaris Eropa untuk Tetangga dan Perluasan, Oliver Varhelyi dan Menteri Luar Negeri Portugal, Augusto Santos Silva mengunjungi Makedonia Utara setelah pembicaraan di Sofia, Bulgaria. Zoran Zaev, Perdana Menteri Makedonia Utara, pada bulan yang sama mengatakan bahwa dua pejabat UE tersebut mengajukan proposal yang menurutnya memberikan “dasar yang baik” untuk menyelesaikan perselisihan negaranya dengan Bulgaria.


Seorang figur dari masa lalu diklaim oleh kedua negara sebagai milik mereka; pahlawan revolusioner Goce Delcev, yang memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Ottoman pada pergantian abad ke-20. Petar Todorov, asisten profesor di Institut Sejarah Nasional Skopje, menyatakan “kesedihan” bahwa Pemerintah Bulgaria “menolak identitas etnis dan budaya negara terdekatnya.”


Langkah Bulgaria mengejutkan banyak pihak karena Bulgaria telah menjadi penganjur kuat agenda enlargement UE ke Balkan Barat, setelah menyelenggarakan pertemuan puncak khusus selama memegang Kepresidenan Dewan Eropa pada tahun 2018. Albania, kandidat Balkan Barat lainnya yang telah berkembang dalam jalan menuju keanggotaan UE secara bersamaan dengan Makedonia Utara, juga terpengaruh secara tidak langsung oleh langkah tersebut. Sementara itu, Skopje gagal mewujudkan perjanjian bilateral dengan Bulgaria yang ditandatangani pada Agustus 2017, secara efektif menghalangi usaha komite bersama yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah “sejarah bersama” kedua negara. Pada tahun 2019, Parlemen Bulgaria dengan suara bulat menyetujui deklarasi keras yang memperingatkan Skopje bahwa Sofia tidak akan menoleransi distorsi peristiwa, dokumen, dan artefak sejarah, serta peran dan pandangan tokoh-tokoh dari sejarah Bulgaria.


Karena berbagai alasan sejarah, geografis, dan budaya, wilayah Makedonia Utara telah lama menjadi impian bagi masyarakat Bulgaria, yang menganggapnya sebagai bagian dari wilayah, identitas, dan jiwa mereka. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa etnis Bulgaria dan etnis Makedonia sebenarnya tergolong sebagai satu bangsa tunggal, yakni bangsa Bulgaria, namun terbagi menjadi dua negara sebagai konsekuensi secara kebetulan dari realitas geopolitik pasca-Perang Dunia II. Sikap ini sesuai dengan kebijakan resmi Pemerintah Bulgaria; di bawah Presiden Zhelyu Zhelev, Bulgaria menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Makedonia dari Yugoslavia pada 8 September 1991. Sayangnya, pengakuan ini tidak termasuk pengakuan akan keberadaan bahasa atau bangsa Makedonia yang terpisah.

Image: Source


Hubungan yang ramah dengan negara-negara tetangga sangat penting bagi Makedonia Utara, karena lokasinya yang strategis di Semenanjung Balkan. Kubu nasionalis negara tersebut biasanya mengecam Yunani, Bulgaria, Albania, dan Serbia sebagai sumber segala keburukan bagi negara tersebut. Mereka berpendapat bahwa Yunani memaksakan Perjanjian Prespa secara ilegal. Albania diduga memiliki niat iredentis terhadap provinsi-provinsi yang didominasi etnis Albania di Makedonia Utara. Bahkan Serbia (sebelumnya tergabung bersama Makedonia Utara dalam federasi Yugoslavia) dimusuhi karena menolak untuk mengakui keberadaan Gereja Ortodoks Makedonia.


Pada tahun 2001, Makedonia Utara (kala itu Makedonia) menjadi republik bekas Yugoslavia pertama yang menandatangani Stabilization and Association Agreement (SAA) dengan UE. Makedonia mendapatkan status kandidat resmi oleh UE pada tahun 2005. Demikian pula, Komisi Eropa menganggap Skopje siap untuk memulai pembicaraan keanggotaan pada tahun 2009. Namun, aspirasinya digagalkan akibat sengketa bilateral lama dengan Yunani karena Yunani memiliki provinsi yang bernama sama di sebelah utara dan berpandangan bahwa tetangga utaranya melakukan pencurian budaya serta berniat untuk mengambil alih provinsi Yunani tersebut.


Negosiasi bertahun-tahun yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menghasilkan kemajuan nyata. Kebuntuan dipecahkan hanya dengan terpilihnya Alexis Tsipras sebagai perdana menteri di Yunani dan perombakan kepemimpinan Skopje pada Mei 2017. Pada Juni 2018, Perdana Menteri Makedonia Zoran Zaev dan Tsipras menandatangani Perjanjian Prespa yang historis. Sesuai perjanjian, Yunani menghapus veto pembicaraan aksesi UE dengan ketentuan bahwa Makedonia mengubah namanya menjadi “Republik Makedonia Utara” erga omnes. Yunani juga mengakui keberadaan bahasa Makedonia dan kelompok etnis terbesar negara tersebut sebagai “Makedonia”.


Keputusan Bulgaria benar-benar mengherankan, sebab selama Kepresidenan UE negara tersebut pada tahun 2018, Bulgaria telah mengadvokasi dan bekerja keras dalam proses perluasan UE. Beberapa ahli berpendapat bahwa menjalankan ‘veto’ sebenarnya merupakan strategi untuk mengalihkan perhatian global dari situasi politik domestik Bulgaria, yang saat ini menghadapi tuduhan penanganan pandemi Covid-19 yang tidak efisien dan unjuk rasa anti-korupsi besar-besaran. Hal ini juga mencerminkan ironi keputusan mereka ketika proses perluasan UE dimulai untuk mengurangi permusuhan di antara banyak negara, sedangkan seperti yang disebutkan sebelumnya, ‘veto’ akan menghasut permusuhan ini.

Daftar Pustaka:
RFE/RL’s Bulgarian Service. (2021, 17 Juni). “Bulgarian Leaders Look to End History Dispute with North Macedonia, Back EU-Accession Efforts.” Radio Free Europe/Radio Liberty. Diakses dari https://www.rferl.org/a/bulgarian-dispute-north-macedonia/31313387.html pada 27 Juni 2021.


Marusic, S. J. (2021, 16 Juni). “North Macedonia, Bulgaria Boost Talks on History Dispute.” Balkan Insight. Diakses dari https://balkaninsight.com/2021/06/16/north-macedonia-bulgaria-boost-talks-on-history-dispute/ pada 27 Juni 2021.


Gotev, G. (2021, 12 Mei). “Facing pressure, Bulgaria tries to explain its North Macedonia veto.” Euractiv. Diakses dari https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/facing-pressure-bulgaria-tries-to-explain-its-north-macedonia-veto/ pada 27 Juni 2021.


Fidanovski, K. & Liliana. (2020, 28 Oktober). “One People, Two Peoples, Neighbours or Enemies? North Macedonia and Bulgaria.” History Campus. Diakses dari https://historycampus.org/2020/one-people-two-peoples-neighbours-or-enemies-north-macedonia-and-bulgaria/ pada 27 Juni 2021.


Bechev, D. & Marusic, D. (2020, Desember 9). North Macedonia on the Threshold of Europe. Atlantic Council. Diakses pada 5 Juli 2021. PDF


RFE/RL. (2021, 22 Mei). “North Macedonia Gets EU Backing from Austria, Czech Republic, Slovenia.” Radio Free Europe/Radio Liberty. Diakses dari https://www.rferl.org/a/macedonia-austria-czech-slovenia-eu-membership/31268608.html pada 5 Juli 2021.


Topalova, K. (2020, 17 Juni). “North Macedonia, Greece: Rewriting History after Prespa.” Balkan Insight. Diakses dari https://balkaninsight.com/2020/06/17/north-macedonia-greece-rewriting-history-after-prespa/ pada 5 Juli 2021.


Euronews. (2020, 8 Desember). “Bulgaria’s block on North Macedonia’s bid to join EU ‘massively endangers Europe’s security’.” Euronews. Diakses dari https://www.euronews.com/2020/12/08/bulgaria-s-block-on-north-macedonia-s-bid-to-join-eu-massively-endangers-europe-s-security pada 5 Juli 2021.


Maheshwari, P. (2021, 6 Februari). “Difficult disputes: the struggle of North Macedonia’s accession into the European Union.” LSE Undergraduate Political Review. Diakses dari https://blogs.lse.ac.uk/lseupr/2021/02/06/difficult-disputes-the-struggle-of-north-macedonias-accession-into-the-european-union/ pada 5 Juli 2021.




Penulis: Raynor Argaditya. Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

Email:

Editor: Tim HubunganInternasional.id


About The Author

Comments

Comment has been disabled.