Montenegro (bahasa Montenegro: Crna Gora/Црна Гора) adalah negara pegunungan kecil yang terletak di Eropa Tenggara, tepatnya di Semenanjung Balkan, dengan garis pantai di Laut Adriatik, berbatasan dengan Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Serbia. Nama “Montenegro” memiliki makna “Gunung Hitam”. Montenegro mencakup wilayah seluas 13.812 km²; sedikit lebih kecil dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Pada tahun 2015, negara ini memiliki populasi 622.000 jiwa. Ibu kota sekaligus kota terbesar di Montenegro adalah Podgorica (dinamai Titograd di era RFS Yugoslavia). Kelompok etnis terbesar adalah etnis Montenegro (45%), disusul oleh Serbia (28.7%), Bosnia (8.7%), Albania (4.9%), Muslim (3.3%), Romani (1%), dan Kroasia (1%) (perkiraan 2011). Sekitar 74% penduduk Montenegro beragama Kristen Ortodoks, sedangkan agama terbesar kedua adalah Islam (18%) yang dianut oleh etnis Albania dan Bosnia.

Montenegro berdiri sebagai negara berdaulat setelah lebih dari 55% pemilih memilih kemerdekaan dalam referendum yang diadakan pada 21 Mei 2006, sekaligus menandai berakhirnya Union State of Serbia and Montenegro, yang dibentuk tiga tahun sebelumnya dari sisa-sisa bekas Republik Federal Yugoslavia. Euro digunakan sebagai mata uang domestik de facto karena Montenegro tidak memiliki perjanjian dengan Uni Eropa. Montenegro mengajukan permohonan keanggotaan UE pada Desember 2008. Status kandidat bagi Montenegro diberikan oleh Komisi Eropa pada 17 Desember 2010. Pada Desember 2011, Dewan Eropa meluncurkan proses aksesi dengan tujuan untuk membuka negosiasi pada Juni 2012. Negosiasi aksesi dengan Montenegro dimulai pada 29 Juni 2012. Negosiasi ini memandu negara-negara kandidat untuk menerapkan reformasi agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam acquis communautaire (legislatif UE) yang mendukung prinsip-prinsip UE. Bagi Montenegro, hal ini penting sebagai pengakuan atas kemajuan negara dalam beberapa tahun terakhir dan sebagai simbol dedikasi politiknya untuk reformasi.

Sumber

Menurut Komisi Eropa, Montenegro berada pada posisi terdepan dalam perjalanannya menuju aksesi UE, dibandingkan dengan lima kandidat lainnya dari Balkan Barat (Makedonia Utara, Albania, Serbia, Turki, dan Bosnia dan Herzegovina). Dalam rapat kabinet ke-96, Pemerintah Montenegro menyetujui undang-undang tentang harmonisasi tugas-tugas pengawasan perbatasan dengan perolehan hukum dari undang-undang Eropa, karena mengingat bahwa setelah bergabung dengan UE, Montenegro akan langsung menjadi bagian dari Schengen Area.

Global Governance Institute telah mengidentifikasi tiga tantangan utama yang menghalangi perjalanan Montenegro menuju keanggotaan UE:

1. Perlindungan hak-hak perempuan dan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Montenegro membutuhkan perhatian segera. Pertama, wanita membutuhkan bantuan untuk diberdayakan secara finansial. Kewirausahaan perempuan harus sangat didorong karena hanya dengan sumber ekonomi mereka sendiri perempuan mampu meninggalkan pasangan yang melakukan kekerasan. Tugas terpenting kedua adalah meningkatkan kesadaran akan victimization, yang membutuhkan institusi yang lebih kuat dan kapasitas yang lebih besar terutama di dalam satuan kepolisian dan peradilan. Harus ada seminar pendidikan dan kampanye kesadaran, yang ditargetkan juga untuk masyarakat umum dengan penekanan khusus pada kaum pemuda. Pada saat yang sama, penting untuk memperkuat kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka serta pengetahuan mereka tentang undang-undang dan prosedur legislatif. Dalam hal ini, media dapat memainkan peran yang sangat penting. Ketiga, lebih banyak fokus harus ditempatkan pada penguatan sumber daya keuangan dan teknis dari LSM yang menyediakan tempat penampungan dan jenis bantuan lain bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini, donor internasional adalah satu-satunya sumber pendanaan untuk organisasi-organisasi ini, tanpa ada anggaran pemerintah yang dicadangkan untuk para korban KDRT.

2. Tantangan besar kedua adalah mengatasi perbedaan regional antara bagian Utara yang miskin dan bagian Selatan dan Tengah yang lebih berkembang. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sektor swasta, khususnya pengembangan klaster UKM dengan perhatian khusus pada pemanfaatan potensi pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk memastikan implementasi yang efektif dari strategi pengembangan cluster, Global Governance Institute menyarankan langkah-langkah berikut. Pertama, Montenegro perlu membangun kapasitas kelembagaan dan memperkuat kualifikasi ahli nasional melalui pelatihan reguler. Kedua, Pemerintah Montenegro perlu meningkatkan kesadaran dan membangun kepercayaan pada UKM di tingkat lokal/regional dan nasional, yang dapat dicapai melalui pelatihan dan lokakarya. Melalui kegiatan percontohan di antara cluster yang dipilih, efisiensi kolektif perlu dikembangkan dan efektivitas pendekatan cluster ditunjukkan. Ketiga, karena potensi terletak pada pemanfaatan dana bantuan teknis Uni Eropa (terutama komponen untuk pembangunan daerah dan pertanian), maka diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas administrasi untuk memastikan penggunaan dana tersebut secara efektif. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang kemungkinan pendanaan UE untuk UKM Montenegro di antara penerima manfaat potensial.

3. Tantangan besar ketiga adalah memperkuat sistem peradilan di Montenegro. Pertama, independensi penunjukan yudisial perlu ditingkatkan. Proses ini telah dimulai di Montenegro dan harus lebih ditingkatkan dengan perubahan Konstitusi yang diperlukan. Kedua, untuk meningkatkan transparansi, diperlukan pembentukan sistem perekrutan tunggal di seluruh negeri berdasarkan tes anonim serta perbaikan kondisi teknis pengadilan lokal dengan peningkatan investasi keuangan. Ketiga, peningkatan kualifikasi staf administrasi peradilan dapat dicapai melalui seminar dan pelatihan yang lebih sering.

Montenegro menerima kewajiban untuk melaksanakan pembaruan yang diperlukan dalam bidang peradilan, rule of law, administrasi publik dan daerah, pemberantasan korupsi, yang semuanya akan berkontribusi pada harmonisasi lebih lanjut regulasi nasional dengan akuisisi UE dan peningkatan standar hidup warga Montenegro. Implementasi pembaruan yang berkualitas tinggi tidak mungkin dilakukan tanpa penguatan struktur dan kapasitas administratif yang sesuai untuk memastikan implementasi yang tepat, selaras dengan standar dan nilai-nilai Eropa.

Sumber

Demi mencapai tujuan ini, Pemerintah Montenegro menyetujui Programme of Accession of Montenegro to the EU (PAMNE), yang merupakan dokumen strategis paling signifikan yang mencakup kewajiban dari 33 bab negosiasi dan kegiatan konkret yang direncanakan dengan tujuan pembentukan dan pelaksanaan kerangka hukum yang selaras dengan akuisisi UE di semua bidang. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan koordinasi semua reformasi yang direncanakan terkait dengan pemenuhan tujuan strategis dan memberikan gambaran yang realistis tentang kemajuan yang dicapai pada periode sebelumnya.

UE merupakan mitra dagang dan pemberi bantuan keuangan terbesar bagi Montenegro. Saat ini, Montenegro menikmati bantuan keuangan UE di bawah program Instrument from Pre-accession Assistance (IPA) dengan alokasi indikatif sebesar 279, 5 juta Euro untuk periode 2014-2020. Demi melaksanakan reformasi dan investasi yang diperlukan, Montenegro telah memanfaatkan bantuan keuangan UE melalui berbagai instrumen, yang paling penting melalui dana IPA. Antara 2007-2020, UE telah menyediakan dana pra-aksesi seharga 504,9 juta Euro ke Montenegro di berbagai bidang. Sekitar 804 juta telah disediakan dalam pinjaman Bank Investasi Eropa (EIB) sejak tahun 1999, sementara 172,9 juta Euro telah disediakan sejak tahun 2009 dalam hibah Kerangka Investasi Balkan Barat untuk meningkatkan investasi sekitar 1,7 miliar Euro.

Melalui IPA, UE juga mendukung upaya lembaga-lembaga Montenegro dalam memperbarui sektor publik, dengan dua fokus utama; rule of law (70,3 juta Euro) dan tata kelola demokrasi (70,9 juta Euro). Ini termasuk langkah-langkah seperti perwujudan administrasi publik yang lebih transparan, efisien dan berorientasi layanan, amandemen kerangka hukum untuk administrasi publik yang lebih baik, pembentukan sistem informasi tunggal untuk pertukaran data antarnegara, peningkatan jumlah layanan elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan melaksanakan proyek-proyek IPA, lembaga-lembaga Montenegro telah bekerja secara intensif dalam membangun kapasitas kelembagaan mereka, melaksanakan pembaruan peradilan, administrasi negara, pembangunan ekonomi, pemerintah daerah, hak asasi manusia dan minoritas, kerja sama regional, pembangunan berkelanjutan serta pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir.
Selama krisis Covid-19 saat ini, Uni Eropa mendukung sistem ekonomi dan perawatan kesehatan Montenegro. Pandemi mengharuskan dilakukannya serangkaian tindakan kebijakan kesehatan, sosial dan ekonomi yang mendesak dan efektif dan Komisi Eropa memutuskan untuk mendukung Montenegro secara finansial dalam mengurangi konsekuensi ekonomi dari epidemi.

Dari IPA 2014-2020, 53 juta Euro telah diberikan dalam bantuan bilateral untuk Montenegro untuk menutupi kebutuhan kesehatan yang mendesak serta pemulihan sosial-ekonomi dan 455 juta Euro untuk paket pengaktifan kembali ekonomi regional. Selain itu, 60 juta Euro telah disepakati oleh UE dalam Macro-Financial Assistance for Montenegro dan EIB menyediakan 1,7 miliar Euro untuk kawasan.

Daftar Pustaka:
European Commission. Candidate Countries and Potential Candidates. European Commission. https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm diakses pada 8 April 2021

Passport Legacy. “Montenegro – a lead candidate for EU acquis by 2025.” Passport Legacy. https://passportlegacy.com/montenegro-citizenship-by-investment/ diakses pada 8 April 2021

Best Citizenships. (2020, 13 November). “Montenegro EU accession likely by 2025.” Best Citizenships. https://best-citizenships.com/2020/11/13/montenegro-eu-accession-likely-by-2025/ diakses 8 pada April 2021

European Court of Auditors. (2021, 4 Maret). “The aspiration of accession to the EU: adding value to Montenegro and to external public audit - perspective from a Candidate Country SAI.” Medium. https://medium.com/ecajournal/the-aspiration-of-accession-to-the-eu-adding-value-to-montenegro-and-to-external-public-audit-74a8ddfc696e diakses pada 8 April 2021

One World Nations Online. Montenegro. One World Nations Online. https://www.nationsonline.org/oneworld/montenegro.htm diakses pada 8 April 2021

BBC. (2018, 27 Mei). Montenegro country profile. BBC. https://www.bbc.com/news/world-europe-17667132 diakses pada 8 April 2021

The World Factbook. (2021, 15 Maret). “Montenegro”. The World Factbook. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/montenegro/ diakses pada 8 April 2021

Culture Grams. (2011). Republic of Montenegro. Culture Grams: World Edition. https://www.ciee.org/sites/default/files/content/hsib/orientation/montenegro.pdfdiakses pada 8 April 2021

European Commission. The euro outside the euro area. European Commission. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/use-euro/euro-outside-euro-area diakses pada 8 April 2021

Marovic, J. (2020, 12 Desember). “EC report on Montenegro: Many challenges lie ahead.” European Western Balkans. https://europeanwesternbalkans.com/2020/10/12/ec-report-on-montenegro-many-challenges-lie-ahead/ diakses pada 8 April 2021

Lekic, M. (2012, Agustus). Montenegro’s Accession to the EU: Taking Stock and Suggesting Areas for Progress. Global Governance Institute.

Penulis: Raynor Argaditya - Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Editor: Tim HubunganInternasional.id