“Realpolitik” Henry Kissinger dalam Fenomena Normalisasi Hubungan Israel-Uni Emirat Arab

  • Sep 13, 2020
  • /
  • Opini
  • /
  • Admin
  • 472

Penulis: Giftson Ramos Daniel
Alumni Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang

Editor: V.S

Henry Kissinger dinilai sebagai salah satu aktor berpengaruh di Amerika Serikat (AS) yang memiliki kualitas mumpuni, dalam melakukan diplomasi dan negosiasi dengan negara lain. Penasihat Keamanan serta Sekretaris Negara pada masa Presiden Richard Nixon dan Gerard Ford ini, dikenal sebagai aktor yang memiliki pengaruh besar atas terealisasinya hubungan diplomatik antara AS dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1971. RRT yang merupakan salah satu kekuatan besar di Asia, dinilai mampu memberikan pengaruh yang siginifikan di kawasan Asia. Meskipun pada awalnya hubungan kedua negara bukanlah merupakan suatu hubungan yang harmonis, namun berkat kemampuan Kissinger untuk melakukan proses negosiasi dengan Mao Ze Dong, akhirnya membuat RRT bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan AS. Keuntungan dalam berdiplomasi dengan RRT, dimanfaatkan dengan baik oleh Kissinger, untuk melakukan kesepakatan terkait upaya untuk menarik mundur pasukan militer AS dari Vietnam. Rencana ini berhasil, sehingga pasukan militer AS bisa kembali ke negaranya melalui Paris Peace Accord.


Peran seorang Kissinger cukup vital terutama dalam terealisasinya kesepakatan Strategic Arms Limitation Talks (SALT I), yakni untuk mengontrol pengayaan nuklir Uni Soviet. Terealisasinya kesepakatan kedua negara ini, sekaligus memberikan gambaran bahwa telah terjadi relaksasi hubungan antara AS dengan Uni-Soviet. Momentum ini terlahir atas dasar kebijakan Détente yang diinisiasikan oleh Henry Kissinger, sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya perang nuklir antara US dan Uni Soviet yaitu dengan cara merelaksasi hubungan kedua negara superpower dengan tujuan untuk menjaga stabilitas agar situasi dunia tetap kondusif.


Hubungan antara AS sebagai negara demokrasi liberal dengan dua negara sosialis-komunis, yaitu RRT dan Uni Soviet, telah menciptakan suatu hubungan baru yang saat itu dikenal dengan sebutan Triangular Diplomacy. Kissinger, sebagai aktor yang berperan besar dalam realisasi hal ini, tentu memiliki strategi yang matang dalam melakukan diplomasi dan negosiasi. Kesuksesannya dalam membendung kekuatan Uni-Soviet, tidak lepas dari pengaruh konsep Realpolitik yang mempengaruhi Kissinger dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Tujuan AS yang ingin menjadi negara superior satu-satunya, berusaha direalisasikan melalui konsep Realpolitik. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut, maka nilai moral tidak menjadi prioritas utama dalam pengambilan suatu kebijakan, karena lebih berorientasi pada upaya pragmatis yang cenderung mengabaikan aspek moral, untuk mencapai suatu tujuan.

Image: Source


Kondisi serupa ternyata seolah kembali terlihat dalam fenomena terjadinya normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA). Hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab teluk tidak terjalin dengan baik, terlebih bila melihat faktor sejarah yang memperlihatkan adanya rekam jejak konflik antara Israel dengan negara-negara Arab serta ditambah dengan adanya perbedaan identitas. Maka, dalam fenomena ini, UEA bisa disebut sebagai salah satu simbol kekuatan negara-negara Arab terutama di negara-negara teluk, selain Arab Saudi. Hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab sebenarnya sudah mulai terjalin sejak adanya perusahaan energi asal Israel yang berdiri di UEA. Namun kedua negara akhirnya mendeklarasikan adanya hubungan diplomatik, melalui mediasi AS. Secara umum, normalisasi hubungan antara Israel dan UEA lebih kepada kerjasama yang menyasar ke beberapa sektor mulai dari ekonomi hingga transfer teknologi.


Normalisasi hubungan antara Israel dan UEA, tidak lepas dari peran Amerika Serikat. Presiden AS, Donald Trump merupakan mediator antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Pimpinan UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sehingga keputusan untuk melakukan normalisasi penuh antara Israel dan UEA, bisa terealisasi. Momentum normalisasi dengan Israel, ternyata juga terlebih dahulu didukung oleh negara-negara Arab lainnya seperti Bahrain, Oman dan Mesir.


Namun, perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump memicu berbagai reaksi dari beberapa negara Arab lain, khususnya Palestina. Palestina menjadi salah satu negara yang menentang adanya normalisasi antara Israel dan UEA. Keputusan ini dianggap akan semakin menekan Palestina, terutama perihal isu sengketa wilayah Tepi Barat. Meskipun normalisasi antara Israel dan UEA berdampak pada ditundanya aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat, namun rencana tersebut masih akan direalisasikan dalam waktu yang belum dapat dipastikan.


Selain Palestina, negara lain yang lantang menentang normalisasi Israel-UEA adalah Iran. Iran secara tegas tidak mendukung upaya normalisasi kedua negara tersebut. Presiden Iran, Hassan Rouhani, bahkan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut telah melukai rakyat Palestina. Pro dan kontra terlihat dari berbagai reaksi atas normalisasi yang terjadi. Meski demikian, kesepakatan normalisasi antara Israel dan UEA tetap berjalan.


Iran menjadi salah satu negara yang cukup khawatir dengan terealisasinya hubungan normalisasi ini karena melihat posisi Israel dan UEA yang notabene merupakan negara yang aktif memasok persenjataan dari AS. Kondisi ini tentu membuat Iran lebih waspada, meskipun UEA telah menyatakan bahwa normalisasi ini bukan untuk menekan Iran melainkan sebatas untuk kepentingan melindungi perbatasan. Kekhawatiran Iran terhadap kesepakatan ini terlebih karena alasan keamanan, bisa dipahami bila melihat data dari Stockholm Peace Research and Institute (SIPRI) 2013 -2017, posisi UEA yang merupakan negara Arab teluk yang menempati posisi ke-2 setelah Arab Saudi, sebagai negara importir persenjataan dalam jumlah besar dari AS. Sementara Israel, masih menjadi salah satu negara yang mengimpor persenjataan dalam jumlah besar dari AS .


Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa adanya upaya AS untuk membendung Iran terutama dalam hal persenjataan. Terlebih baru-baru ini, upaya AS di DK-PBB masih stagnan karena pemberian sanksi terhadap Iran terkait pengayaan nuklir ditolak oleh mayoritas anggota DK-PBB, karena AS dinilai sudah meninggalkan kesepakatan nuklir Iran. Tentunya, hal ini membuat AS harus menemukan cara lain agar tujuannya bisa terealisasi, dan salah satunya bisa melalui kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel-UEA. Cara yang digunakan AS untuk menekan Iran, cukup identik dengan cara yang dipergunakan oleh Henry Kissinger untuk membendung Uni Soviet yaitu konsep Realpolitik. Pendekatan Kissinger ke RRT pada pemerintahan Mao Ze Dong, bisa tergambarkan melalui kesepakatan Israel-UEA. Dalam hal ini, posisi UEA dapat disejajarkan dengan RRT pada saat itu. Namun, dalam fenomena ini, AS menggunakan Israel untuk melakukan negosiasi dengan UEA. Langkah ini disinyalir menjadi pijakan awal bagi AS untuk mengontrol Iran mengingat AS tidak mampu mengontrol gerak-gerik Iran melalui PBB.


Kondisi ini seolah menggambarkan adanya upaya menciptakan Balance of Power oleh AS, melalui Israel di kawasan Timur Tengah. Seperti yang dikemukakan oleh John Mersheimer bahwa keamanan dapat dicapai apabila terjadi keseimbangan dalam hal kekuatan militer. Joseph Grieco juga menegaskan hal serupa, bahwa keamanan bisa dicapai dengan adanya suatu jaminan akan kekuatan militer yang seimbang. Kondisi inilah yang berusaha diciptakan oleh AS melalui normalisasi Israel-UEA, dengan tujuan, secara tidak langsung mengontrol perkembangan persenjataan Iran di kawasan Timur Tengah. Meski normalisasi tersebut membuat Iran sedikit bereaksi, namun belum ada upaya keras dari Iran terhadap UEA, mengingat UEA merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Iran.


Melihat situasi ini, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bisa terus meningkat, karena negara-negara selain Iran, mulai memberikan reaksi cukup keras. Seperti halnya Palestina yang menarik Duta Besarnya dari UEA serta Turki yang mulai mempertimbangkan untuk menangguhkan hubungan diplomatik dengan UEA. Namun, UEA sendiri menyatakan tidak memiliki niat untuk menekan Iran melalui kesepakatan normalisasi dengan Israel.

Image: Source

Aroma Realpolitik gaya Henry Kissinger, cukup terasa di dalam upaya normalisasi Israel-UEA yang dimediasi oleh AS. Apabila pada masa Perang Dingin, AS berhasil membendung pengaruh Uni Soviet sehingga Uni Soviet melalui Presiden Leonid Brezhnev bersedia mengadakan kesepakatan SALT I bersama dengan AS. Sementara, dalam fenomena normalisasi Israel-UEA, AS bisa saja berpotensi mengontrol ekonomi serta persenjataan Iran sekaligus Israel yang mampu meraup dukungan dari negara-negara Arab teluk untuk memuluskan kepentingannya terhadap Palestina. Namun sepertinya hal tersebut belum tentu membuat Iran mudah untuk melunak dan melakukan negosiasi dengan AS.


Sementara itu, isu sengketa wilayah antara Israel dan Palestina menjadi penghalang bagi keinginan AS dan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab teluk lainnya. Normalisasi antara Israel-UEA, bahkan bisa menuju ke arah konflik khususnya bagi negara-negara Arab teluk karena bertentangan dengan kesepakatan Arab Peace Initiative. Kesepakatan tersebut secara tegas menekankan bahwa perdamaian antara negara-negara Arab dan Israel hanya bisa tercapai bila Israel menyerahkan wilayah yang dicaplok dari Palestina sejak tahun 1967. Negara Arab teluk seperti Arab Saudi masih menjadikan kesepakatan Arab Peace Initiative sebagai acuan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini memperlihatkan bahwa negara-negara Arab teluk belum satu suara terkait kesepakatan normalisasi Israel-UEA.


Konsep Realpolitik Kissinger yang coba diinisiasi oleh AS di kawasan Timur Tengah, belum menjamin terciptanya suatu keberhasilan untuk mencapai kepentingan AS maupun Israel. Upaya penetrasi Israel ke negara-negara Arab justru berpotensi memicu terjadinya gesekan di antara negara-negara Arab teluk serta mengancam stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Terlebih, Arab Saudi yang merupakan kekuatan paling besar di lingkaran negara-negara Arab teluk, masih belum memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Demikian halnya,bila tujuan AS yaitu untuk menekan Iran maka upaya Realpolitik Kissinger yang coba diinisiasi oleh AS melalui normalisasi Israel-UEA, sulit terealisasi. Iran yang sejauh ini konsisten menolak segala bentuk tekanan dari AS, justru semakin membuat tensi kedua negara semakin memanas. Hal ini, bahkan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di kawasan Timur Tengah.


Pada intinya, di tengah situasi tatanan global yang multipolar seperti sekarang ini, memiliki kondisi yang berbeda dengan era Perang Dingin yang cenderung bipolar. Dunia tidak lagi hanya memiliki dua poros kekuatan, melainkan banyak kekuatan baru yang bermunculan, mulai dari aktor negara maupun non-negara. Kekuatan lain berbentuk aktor non-negara seperti DK-PBB yang memiliki kekuatan untuk menolak keinginan AS yaitu memulihkan sanksi embargo senjata terhadap Iran. Di kawasan Timur Tengah, kekuatan baru lainnya yaitu negara-negara Arab teluk yang membentuk aliansi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial bernama GCC (Gulf Cooperation Council) untuk memperkuat stabilitas kawasan Timur Tengah. Masing-masing kekuatan baru baik negara dan non-negara, memiliki kepentingan untuk menciptakan stabilitas wilayahnya, yaitu dengan menciptakan perdamaian, maka bila konsep Realpolitik yang cenderung pragmatis dan rentan memicu konflik terus dipaksakan, tidak menutup kemungkinan, akan menciptakan konflik baru bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Penulis: Giftson Ramos Daniel


Referensi:
Berrigan, Frida dan William D.Hartung.(2002). U.S. Arms Transfers and Security Assistance to Israel, diakses dari:
https://ips-dc.org/us_arms_transfers_and_security_assistance_to_israel/#:~:text=Weapons%20Sales%20and%20Grants,Military%20Sales%20(FMS)%20program pada 13 September 2020

C.Emery, Henry. (1915) What is Realpolitik, International Journal of Ethics, Vol.25,No.4

Hafezi,Parisa.(2020) Iran’s response to Israel-UAE pact:tough rhetoric, no action, diakses dari: https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-iran-analysis/irans-response-to-israel-uae-pact-tough-rhetoric-no-action-idUSKCN25E20M, pada 8 September 2020.


Macias,Amanda. (2018). Led by Saudi Arabia, Middle Eastern countries are the biggest buyers of US military equipment, diakses dari: https://www.cnbc.com/2018/12/12/middle-eastern-countries-are-biggest-buyers-of-us-military-equipment.html, pada 8 September 2020

Sebenius, James K, L. Alexander Green,Eugene B. Kogan. (2016). Henry A. Kissinger as Negotiator: Background and Key Accomplishment, Harvard Business School, V3.1 Rev

Sun, Meicen.(2014). Balance of Power Theory in Today’s International System, diakses dari: https://www.e-ir.info/2014/02/12/balance-of-power-theory-in-todays-international-system/ pada 8 September 2020

Toft, Peter. (2005). John J.Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power. Journal of International Relations and Development (2005)8,381-408.


About The Author

Comments

Comment has been disabled.