Negara dan Masyarakat Sipil dalam Masa Pandemi Covid-19

  • Aug 1, 2020
  • /
  • Opini
  • /
  • Admin
  • 1310

Penulis: Rivelda Pricilia Heatubun
Mahasiswa Program Studi S1 Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta

Editor: V.S

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) merupakan pandemi yang sangat menguji ketahanan rezim pemerintahan demokratis maupun non-demokratis. Dalam beberapa kasus sebelumnya seperti pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Jonathan Schwartz (2012) membandingkan respon Tiongkok yang non-demokratis dan Taiwan yang demokratis dengan temuan bahwa Cina memiliki keunggulan dibandingkan dengan Taiwan yang demokratis dalam mengatasi wabah. Namun ketika pandemi Covid-19 hadir dan keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, dan Jerman memeranginya, membuktikan bahwa argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam mengahadapi pandemi saat ini tidak menitikberatkan apa rezim yang dianut suatu negara, bisa saja sebagai negara non-demokratis seperti Cina sama berhasil dengan negara demokratis seperti Korea Selatan. Lantas muncul pertanyaan, faktor apa yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam menghadapi wabah pandemi? Dalam menjawab pertanyaan ini, perlu menyimak pengalaman Amerika dan Inggris.


Amerika dan Inggris merupakan dua negara demokrasi terbesar tetapi nyatanya tidak berhasil dalam menangani pandemi. Melihat Amerika Serikat (AS) menurut data University Johns Hopkins dan Medicine, sudah terdapat 146,198 jiwa yang meninggal dan 4,102,002 masyarakat yang terinfeksi positif. Mengutip informasi dari Republika News (2020), menyatakan bahwa peningkatan jumlah terinfeksi di Amerika merupakan kegagalan Trump dalam menerapkan pencegahan awal di Amerika. Virus telah terdeteksi sejak Desember di Wuhan dan sejumlah Badan intelijen AS telah menyurati di awal Januari terkait potensi Virus corona, begitu juga Direktur Pengendalian Penyakit Cina secara pribadi, telah memanggil Direktur Pusat Pengendalian Penyakit AS untuk membahas terkait virus corona, sementara Penasihat Gedung Putihpun, Peter Navarro telah mengirimkan memo mendesak pada 28 Januari untuk memperingatkan kemungkinan potensi Virus, namun respon Trump baru terdegar pada saat pertemuan elit global di Alpen Swiss pada 22 Januari, itu pun Trump mengatakan bahwa virus corona hanya memiliki ancaman kecil dan Amerika dapat mengendalikannya. Sementara di Inggris menurut data Jhons Hopkins terdapat 45,501 kematian akibat corona dan 296,377 masyarakat yang terinfeksi positif. Meskipun memiliki perbedaan drastis dengan jumlah terpapar di Amerika, namun Inggris sudah termasuk kedalam sepuluh negara dengan jumlah terinfeksi covid-19 tertinggi di dunia.

Image: Source

Selain memiliki kegagalan dalam merespon pandemi secara cepat, Amerika dan Inggris juga memiliki kegagalan terkait koordinasi negara dengan tim kesehatan. Melihat dari surat kabar The New York Times (2020) memuat berita-berita keresahan para pakar kesehatan terhadap Gedung Putih terkait percepatan langkah pencegahan. Dr. Anthony Fauci selaku pakar gugus tugas penanganan virus corona di AS menyatakan bahwa, timnya telah mengusung rekomendasi medis terkait percepatan penanganan virus, namun tidak terdapat pertimbangan lanjut dari pemerintah. Pernyataan tersebut di respon oleh Trump melalui laman Twittter, sebagai tanda tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan menuliskan sebuah saran yang ditujukan kepada calon anggota Kongres dari Partai Republik untuk melakukan pemecatan terhadap Dr. Fauci.


Kenyataanya Trump dan para tim medis memiliki perspektif yang berbeda, medis menjelaskan dari segi pendekatan ilmiah terkait dampak virus dan penularannya, sementara Trump hanya berangkat dari dasar “harapan” bahwa Amerika mampu mengendalikan virus corona. Bahkan Fauci menyatakan bahwa banyak rekomendasi dari pihak medis namun terkadang tidak dimplementasikan. Hasilnya banyak masyarakat AS yang cenderung menolak untuk melakukan karantina, karena tidak terdapat ketegasan dari pemerintah untuk mengatur protokol kesehatan terkait penanganan virus. Selain itu Amerika merupakan wilayah yang luas dan untuk menjangakau semua wilayah membutuhkan kerjasama dari pemerintah untuk mendukung, melimpahkan dan mempercayai otoritas medis sebagai tim garda depan akibatnya merosot legitimasi otoritas medis sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik. Begitu juga di Inggris, otoritas medispun sangat lemah hal ini terbukti, Perdana Menteri Boris Johnson, mengambil kebijakan yang “ugal-ugalan” dengan menerapkan herd immunity yang ternyata belum teruji secara ilmiah.


Jika dibandingkan kedua negara dengan lainnya, misalnya Singapura sudah sejak per 3 Februari 2020 melalui menteri kesehatan, Singapura sudah mengumumkan di parlemen bagaimana menghadapi pandemi. Hasilnya jika dibandingkan dengan Amerika dan Inggris, Menurut data Kementrian Kesehatan Singapura (MOH) terdapat 30.426 masyarakat yang terinfeksi positif sementara angka kematian Singapura memiliki di bawah lima kematian per 1 juta sama halnya dengan Korea Selata. Korea Selatan juga termasuk negara yang memiliki respon yang cepat dan memiliki koordinasi baik dengan tim medis, seminggu setelah ditemukan kasus pertama, keluar perintah 20 perusahaan memproduksi alat tes secara cepat dan dilanjutkan dengan tes massal. Begitu juga dengan Vietnam sebagai negara yang berhasil mencegah pandemi. Vietnam memiliki respon yang cepat, setelah terdegar virus bermunculan di Wuhan, Vietnam dengan cekatan memerintahkan tim medis untuk melakukan tes massal, hasilnya sejak awal pandemi sudah ditemukan dua terinfeksi dan berhasil ditangani oleh tim medis.


Melihat angka terpapar yang terus meningkat, bukan hanya negara yang sedang bekerja keras memerangi virus tersebut namun selaku Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga turut berupaya melawan pandemi virus. Menurut Senior on Gender and Youth to the WHO DG (2020), menyebutkan bahwa sejak pertama virus corona menyebar, WHO telah melakukan forum diskusi online yang berjudul “Peran Masyarakat Sipil Hadapi Covid-19”, yang harapanya seusai diskusi tersebut, negara-negara dapat menemukan goal setting nasional dalam memerangi pandemi. Menurut Beliau terdapat hal penting yang ditegaskan oleh WHO bahwa negara-negara harus melakukan berbagai cara dengan tujuan utama menyelamatkan jiwa (saving lives) dan speed atau kecepatan aksi dalam menghadapi pandemi. WHO menjelaskan bahwa, negara tidak akan berhasil jika diibaratkan berpacu dengan kecepatan penyebaran virus, maka negara harus lebih cepat untuk bisa membendung lajunya penyebaran virus.

Image: Source

Terdapat tiga poin penting yang menjadi rekomendasi WHO terhadap negara-negara yaitu, pertama pembuat kebijakan harus menjadikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Kedua, persoalan mitigasi harus transparan dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan ketiga, dibutuhkan kesatuan solidaritas kolektif pemerintah dan masyarakat sipil dalam menentukan aksi. Menurut WHO penerapan ketiga langkah tersebut, menjadi tolak ukur keberhasilan negara dalam memerangi pandemi.


Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan Korea Selatan meredam lajunya virus corona. Berdasarkan data CSSE Johns Hopskin University pada April jumlah kasus positif corona di Korea Selatan tercatat sebanyak 10.284 pasien dengan angka kematian cukup rendah yakni, 186 jiwa, sementara pasien yang berhasil sembuh sebanyak 6.598 jiwa. Keberhasilan Korea Selatan meredam angka kematian dan memiliki jumlah kesembuhan yang tinggi mendapat apresiasi dari WHO yakni, Direktur Badan Kesehatan Dunia Tedros Adhanon menyebutkan terdapat 4 negara salah satunya Korea Selatan yang dinilai memiliki pengalaman yang patut menjadi teladan. Duta besar Chang-Beom menjelaskan empat strategi utama yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi pandemi yakni; pertama, melakukan tes secara agresif, kedua pelacakan kontak (tracing) atau mencari siapa saja yang terjalin kontak dengan pasien positif, ketiga perawatan pasien secara intensif dan yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan transparansi. Dalam penjelasan Dubes tersebut, transparansi dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah menjadi aspek penting dalam mendukung langkah pencegahan virus.

Video: Source


Dari pemaparan diatas dapat ditarik garis besar bahwa, negara-negara yang berhasil menghadapi pandemi ditandai dengan pertama, kepemimpinan politik yang responsif. Kedua, otoritas medis disertai dengan kebijakan kesehatan publik (public health policy) yang memadai. Ketiga, terdapat kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil yang tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam menangani Covid-19, Pemerintah Indonesia banyak mendapat kritik karena dinilai oleh beberapa pihak lamban dalam mengambil keputusan dan kurang transparansi data yang dirilis ke publik, serta dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki kinerja paling buruk dalam mengatasi Covid-19 jika dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN. Modal terbesar yang diperlukan sejatinya adalah bagaimana mentransformasikan masyarakat sipil menuju kesadaran dan solidaritas kolektif.

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang relatif berhasil mengatasi pandemi, maka terdapat tiga syarat yang diperlukan Indonesia. Pertama, kepemimpinan instrumental (instrumental leadership) yang responsif. Kedua, dalam mendukung kepemimpinan yang responsif Indonesia harus memperkuat legitimasi otoritas medis. Ketiga, supaya kebijakan medis didukung masyarakat, maka pemerintah harus berhasil membangun kesadaran dan rasa saling percaya sekaligus mendorong partisipasi publik.


Namun sejauh ini, masyarakat sipil justru mengambil peran lebih maju jika dibandingkan dengan langkah-langkah negara. Pada bulan Maret tahun 2020, terdapat koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, PKBI, YLBHI, YLKI dan WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respon yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Selain itu, komunitas masyarakat sipil yang berkecimpung dalam bidang keagamaan yaitu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bergerak membentuk gugus tugas penanggulangan Covid-19 dengan mengarahkan produsen untuk memproduksi masker dengan jumlah besar dan dibagikan secara gratis terhadap masyarakat, memberikan bantuan pangan ketika pemerintah belum bergerak dan memberikan eduksasi tentang protokol kesehatan terhadap masyarakat. Kontribusi yang hampir sama juga dilakukan oleh figur publik seperti para artis dan influencer yang memberikan donasi berupa pemberian masker, APD dan makanan gratis terhadap masyarakat yang membutuhkan. Terdapat juga kelompok masyarakat sipil kecil yang melakukan pengalangan dana secara daring dan digital. Komunitas ini memiliki kepekaan untuk memfasilitasi publik memperoleh hak informasi tentang Covid-19.


Dibalik sibuknya pemerintah menghadapi ancaman dan kekhawatiran krisis ekonomi, peran masyarakat sipil menjadi diperlukan untuk membangun kesadaran dan solidaritas kolektif. Ada tiga alasan yang mendasari argumentasi ini. Pertama, masyarakat sipil adalah kekuatan fundamental dalam mengawal kebijakan negara, kepentingan dan hak publik. Kedua, masyarakat sipil adalah aktor alternatif yang dapat berperan dalam menata ketidakteraturan kebijakan publik. Disamping itu, masyarakat sipil juga dapat menjadi alat kontrol terhadap parlemen yang justru memanfaatkan kesempatan membahas Undang-Undang kontroversial seperti Omnimbus Law dan KUH ketika perhatian masyarakat teralihkan akibat Covid-19.


Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kasus penularan Covid-19 antara lain disebabkan oleh pertama, pemerintahan yang kurang responsif dalam menghadapi wabah sejak dini dan lemahnya implementasi kebijakan darurat dalam bidang kesehatan. Kedua, kelompok dan kekuatan masyarakat sipil dicurigai secara politis sebagai anti tesis negara, sehingga memiliki keterbatasan untuk mengawal kebijakan dan mengambil peran bersama pemerintah (solidaritas kolektif).

Foto: Rivelda Pricilia Heatubun

Daftar Pustaka

Artikel jurnal
Aris Mundayat, Pitra Narendra, Budi Irawanto. (2009) “State and Civil Society Relationships in Indonesia: A society-oriented Reading in Search for Democratic Space”, PCD Journal Vol. 1.

Schwarzt. (2012) Compensating for the ‘Authoritarian Advantage’ in Crisis Response: A Comparative Case Study of SARS Pandemic Responses in China and Taiwan. Journal of Chinese Political Science.

Data
Jhons Hopkins University & Medicine. (2020) Coronavirus Resource Center.

WHO. (2020) World Health Emergency Dashboard.

Website
Idhom, Addhi M (2020). Daftar Strategi Korea Selatan Redam Pandemi Corona versi Dubes. Diakses dari https://tirto.id/daftar-strategi-korea-selatan-redam-pandemi-corona-versi-dubes-eLmB pada tanggal 1 Juli 2020 jam 16:04

Matamata politik (2020). Penanganan Pandemi COVID-19, Kegagalan Terbesar Trump. Diakses dari https://www.matamatapolitik.com/penanganan-pandemi-covid-19-kegagalan-terbesar-trump pada tanggal 1 Juli 2020 jam 15:55

Nasrullah, Nashih (2020). Amerika Serikat Masih Tertinggi Covid-19. Diakses dari https://republika.co.id/berita/qbfesl320/amerika-serikat-masih-tertinggi-covid19- pada tanggal 1 Juli 2020 jam 15:58

Nursastri, Sri Anindiati (2020). Peran Masyarakat Sipil Hadapi Corona, Saran WHO. Diakses dari https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/peran-masyarakat-sipil-hadapi-corona-ini-saran-who-indonesia/ar-BB11pyQF pada tanggal 1 Juli 2020 jam 16:00

Suryani, Dini (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia. Diakses dari http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia pada tanggal 1 Juli 2020 jam 15:59

Weber, Peter (2020). Actual COVID-19 infections are up to 13 times higher than reported cases in some states, CDS Says. Diakses dari https://news.yahoo.com/actual-covid-19-infections-13-105157985.html pada tanggal 1 Juli 2020 jam 15:56


About The Author

Comments

Comment has been disabled.