Nov 18, 2019
  • Hubungan Internasional
  • 081226993704
  • -

Devisa Wisata Tak Seindah Bebas Visa

  • Opini
  • Aug 21, 2019
  • 266

Penulis:  Yasmin Salsabila (Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Editor: Virtuous Setyaka

 

Kebijakan bebas visa yang ditetapkan Pemerintah Indonesia pada Maret 2016 sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), masih menimbulkan perdebatan di kalangan politisi maupun masyarakat. Kebijakan bebas visa yang diberlakukan pada era kepemimpinan Jokowi tersebut dipertanyakan efektivitas penerapannya. Tujuan diberlakukannya bebas visa Indonesia kepada 169 negara-negara sahabat diharapkan dapat meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain, dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara asing (WNA) ketika masuk ke wilayah Indonesia dengan membebaskan mereka dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Hal itu juga telah diterapkan oleh negara lain terhadap Indonesia.

 

Image: https://www.ixigo.com/list-of-countries-offering-visa-free-entry-visa-on-arrival-and-e-visas-to-indian-passport-holders-story-1122170


Penerapan bebas visa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan manca negara (wisman), sehingga dapat menambah devisa negara. Untuk melihat efektifitas kebijakan bebas visa dalam meningkatkan  kunjungan wisman ke Indonesia, perlu dilihat data sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), dalam waktu tiga tahun (2014-2016) kunjungan wisman pada 2014 berjumlah 9,44 juta kunjungan, pada 2015 berjumlah 10,23 juta kunjungan, dan pada 2016 mencapai 11,52 juta kunjungan (Badan Pusat Statistika, 2018). Jumlah kunjungan yang bertambah tersebut merupakan hasil dari kebijakan bebas visa yang awalnya hanya diberikan kepada 11 negara dan kemudian semakin bertambah, puncaknya pada 2016 fasilitas bebas visa diberikan kepada 169 negara sahabat. Lonjakan kunjungan wisman melalui kebijakan bebas visa tersebut memberikan angin segar bagi pariwisata Indonesia, dengan harapan di tahun-tahun berikutnya dapat mendongkrak kunjungan wisman ke Indonesia.


Setelah penerapan kebijakan bebas visa kepada 169 negara sahabat, data kunjungan wisman per tahun dari 2016-2018 mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Peningkatan kunjungan wisman biasanya lebih besar pada musim libur pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan di akhir Desember. Selama tahun 2017, total kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan. Selanjutnya pada 2018 kunjungan wisman mencapai 15,81 juta kunjungan. Di tahun 2019, pemerintah berharap kunjungan wisman mencapai 20 juta. Angka tersebut terlampau tinggi apabila kunjungan wisman periode sebelumnya (Badan Pusat Statistika, 2018).

 

Peningkatan jumlah wisman terbilang masih kecil walaupun pemberian fasilitas bebas visa telah di berikan ke banyak negara sahabat. Target yang akan dicapai pada 2019 nampaknya masih belum dapat terealisasikan. Salah satu alasannya, beberapa negara yang diberi fasilitas bebas visa bukan merupakan negara-negara yang warga negaranya hobi melancong ke luar negeri. Jika kebijakan bebas visa ingin dimaksimalkan dengan baik, maka pemerintah perlu memberikan informasi kepada negara-negara yang dibebaskan visanya. Karena belum tentu negara-negara sahabat mengetahui kebijakan tersebut. Ketika informasi sudah sampaikan, bukan menjadi jaminan bahwa wisman akan langsung berkunjung ke Indonesia, dibutuhkan waktu bagi wisman untuk menyiapkan kedatangan mereka ke Indonesia.

 

Walaupun penerapan bebas visa memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata lainnya seperti peningkatan bisnis jasa penginapan, terserapnya tenaga kerja untuk bekerja di sektor pariwisata, dan membuka peluang promosi bagi wilayah-wilayah Indonesia untuk dijadikan tempat wisata. Ada dampak negatif yang selalu muncul dalam perdebatan terkait penerapan bebas visa, misalnya pada aspek keamanan, masuknya pekerja ilegal, pengaruh turis asing pada budaya sekitar, sampai paham radikalisme. Dalam penerapan bebas visa, banyak opini kontra yang dilayangkan politisi karena menganggap hal tersebut memberikan kerugian yang sangat berarti. Diantaranya, dengan tidak diberlakukan visa maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkurang banyak. Selain itu, banyak negara yang tidak memberikan keuntungan dan timbal balik sehingga perlu evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Salah satu buktinya adalaj ketika Indonesia memberikan bebas visa bagi warga negara Cina yang berkunjung, tetapi Pemerintah Cina tidak memberikan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) (Priono & Romzah, 2016).

 

Foto: Yasmin Salsabila


Penerapan kebijakan bebas visa pun kurang memberikan keuntungan besar bagi negara seperti yang diharapkan, selain kurangnya informasi, juga kerugian akibat berkurangnya penerimaan negara dari visa, dan masih ditambah dengan kunjungan wisman yang tidak berkualitas. Kategori wisman berkualitas adalah mereka yang akan menghabiskan banyak uang di Indonesia karena memiliki keuangan berlimpah, berpendidikan, peduli dengan alam dan budaya, dan memungkinkan tinggal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama (Yustiana, 2015). Dengan demikian, wisman berkualitas dapat menyumbang devisa negara. Namun kenyataannya bebas visa banyak mengundang wisman tidak berkualitas. Wisman yang kebanyakan adalah backpacker, seringkali mencari destinasi berbiaya murah, dan tidak dikenai biaya visa, serta cenderung berhemat, sehingga mereka kurang dapat membawa keuntungan bagi Indonesia.


Meskipun kebijakan bebas visa telah diterapkan Indonesia dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisman guna menambah devisa, namun kebijakan tersebut dapat dikatakan kurang mampu memberikan peningkatan kunjungan wisman serta devisa negara pertahunnya sejak diimplementasikan. Justru kebijakan bebas visa banyak menimbulkan perdebatan akan efektivitasnya dalam meningkatkan kunjungan wisman, dan perdebatan lainnya terkait dampak negatif yang ditimbulkan. Perlu adanya evaluasi yang segera dilakukan pemerintahan baru yang terbentuk pasca pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2019 ini terhadap kebijakan bebas visa tersebut.


Referensi:
Badan Pusat Statistika, “Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan, 2000-2017” diakses 23 Juni 2019. www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1394/wisatawan-mancanegara-yang-datang-ke-indonesia-menurut-kebangsaan-2000-2017.html


Erdian, “Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia,” Kemenkumham Jabar, 27 Februari 2018, diakses 23 Juni 2019. jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian


Peraturan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan


Priono, Setio Utomo, Romzah,  M. Iqbal, “Realisasi Asas Resiprokal dalam Pengambilan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan,”  Politeknik Imigrasi, 22 Agustus 2016, diakses 24 Juni 2019. politeknikimigrasi.ac.id/berita/2016/08/13/realisasi-asas-resiprokal-dalam-pengambilan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan


Wiyanti, Sri, “Presiden Beberkan Alasan Kebijakan Bebas Visa 140 Negara,” Agolf.xyz, 5 Oktober 2017, diakses 25 Juni 2019. agolf.xyz/presiden-beberkan-alasan-kebijakan-bebas-visa-140-negara/


Yustiana, Kurnia, “Kebijakan Bebas Visa Belum Tentu Dongkrak Devisa Pariwisata,” Detik Travel, 17 Maret 2015, diakses 24 Juni 2019. travel.detik.com/travel-news/d-2861639/kebijakan-bebas-visa-belum-tentu-dongkrak-devisa-pariwisata

 

  • Penulis : Admin
  • Deskripsi :
comments powered by Disqus