Aug 25, 2019
  • Hubungan Internasional
  • 081226993704
  • -

Prahara Mantan ISIS dan Dilema Politik Luar Negeri Indonesia

  • Opini
  • Jul 31, 2019
  • 104

Penulis: Ainaya Azkabening (Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Editor: Virtuous Setyaka

 

Media massa tengah ramai mewacanakan tentang mantan militan ISIS asal Indonesia yang ingin pulang ke Tanah Air. Isu tersebut mendulang kontroversi, sebab banyak pihak yang menentang pemulangan ini. Bukan tanpa alasan, penyebaran paham radikal dan aksi terorisme merupakan hal yang perlu diwaspadai. Pada situs Change.org, netizen menandatangani “Petisi Menolak Pendukung ISIS Kembali ke Indonesia”, yang sampai 25 Juni 2019 telah mencapai angka 13.575 dari target 15.000. Pew Research Center juga membuktikan jika masyarakat Indonesia menilai ISIS sebagai ancaman keamanan terbesar mereka. Namun di sisi lain, Indonesia terikat kebijakan luar negeri mengenai pengakuan status kewarganegaraan. Lalu, bagaimana seharusnya menyikapi para Mantan Militan ISIS tersebut?


Hingga kini, tanggapan dari pemerintah masih menjadi perdebatan. Ada klaim penolakan dari Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan (Menhan), terkait deportasi tersebut.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak bisa menjanjikan kepastian apapun, mengingat sukar dan panjangnya prosedur pemulangan eks-ISIS ini. Situasi Suriah yang hancur serta fakta bahwa ada WNI yang pergi ke sana secara ilegal menjadi alasan proses yang berjalan lambat. Hal tersebut menghalangi akses terhadap informasi mengenai jumlah dan data diri WNI yang berada di sana


Atas nama hak asasi manusia, nasib mantan militan ISIS tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan terombang-ambing. Belum lagi, Indonesia terikat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Melihat UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia Pasal 21 dan 23, Perwakilan RI wajib melindungi da n mengusahakan pemulangan WNI yang terancam bahaya nyata, melalui kerja sama dengan pemerintah setempat, negara lain, maupun organisasi internasional terkait (Kementerian Luar Negeri, 1999). Dalam skala internasional, Konvensi 1961 mengatur jika status individu tanpa kewarganegaraan harus dikurangi dan dicegah, sehingga ada jaminan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan (UNHCR, 2015)

 

Image: http://www.jurnas.com/artikel/55606/Pemerintah-Dilema-soal-Pemulangan-WNI-Mantan-ISIS-di-Suriah/


Menolak mentah-mentah deportasi eks-ISIS artinya siap menerima cemooh dari PBB. Namun masalahnya, orang-orang yang mengabdi kepada ISIS–dengan dalih ingin berjihad–berarti telah mengakui kedaulatan “Negara Islam” tersebut dan menanggalkan kewarganegaraannya sebagai WNI. Lalu, setelah kekhilafahan ISIS diruntuhkan Pasukan Demokratik Suriah, mereka ingin pulang. Dengan kata lain, setelah putus dengan Indonesia dan memilih naungan yang dirasa lebih baik, ketika naungan tersebut tidak sanggup memberi lagi apa yang mereka inginkan, akhirnya mereka ingin “balikan”. Kini, garansi hak asasi manusia dan kewarganegaraan mereka yang menjadi pekerjaan rumah berat karena mempertaruhkan hubungan dan citra politik luar negeri Indonesia.


Politik luar negeri berkaitan erat dengan situasi dalam negeri. Mengutip dari Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, bahwa “kondisi dan lingkungan domestik yang berubah dari waktu ke waktu menjadi faktor sangat berpengaruh dalam politik luar negeri.” (Wuryandari, 2018). Itulah sebabnya, langkah kebijakan pada setiap era berbeda-beda, menyesuaikan kondisi masing-masing. Pada pertemuan ASEAN di Myanmar, Presiden Jokowi di hadapan PBB menegaskan jika ia menolak kekerasan dalam memerangi ISIS dan lebih memilih pendekatan agama dan ideologi (Tamisari, 2017). Selain itu, menjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara juga masih menjadi prioritas. Jadi, mengikuti emosi dan aksi penolakan yang dilakukan rakyat tidak bisa dijadikan pilihan. Tapi apakah pernyataan tersebut sudah benar-benar memberi pengaruh?

 

Sejak awal propaganda ISIS dan munculnya keputusan orang-orang untuk bergabung, sebaran ancaman dan peringatan bagi mereka kurang diperhatikan. Pada kenyataannya, suara masyarakat dan kementerian baru terdengar gaduh saat ini, ketika eks-ISIS mengumumkan ingin pulang. Sekarang, usai semuanya terjadi, malah caci maki dan keluh kesah yang menjadi sorak sorai. Keberadaan kebijakan politik luar negeri tersebut menjadi sama terombang-ambingnya seperti nasib ‘alumni’ ISIS akibat kurang sinkron dengan pertanggungjawabannya.

 

Kebijakan politik luar negeri memang cerminan dari situasi dan kepentingan domestik, tapi yang sulit adalah menjaga agar keduanya tetap seimbang dan saling melengkapi. Menerima kepulangan eks-ISIS dan (tetap) mengakui mereka sebagai WNI adalah aksi kemanusiaan yang menyentuh sekaligus tidak mengkhianati isi undang-undang mengenai pemulangan dan perlindungan WNI. Tapi di sisi lain, paparan radikalisme yang belum tentu benar-benar hilang dapat menimbulkan kecurigaan di kawasan Asia Tenggara.

 

Menolak kembalinya mantan ISIS boleh jadi akan membahayakan posisi Indonesia di mata PBB, padahal tindakan tersebut bisa membantu menjaga kestabilan keamanan dan menunjukkan kesetiaan pada program-program antiterorisme ASEAN. Perlu diingat juga apabila menerima kepulangan ini akan sama saja dengan membuka peluang bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia.Risiko ini mungkin awalnya tak kasat mata, tapi bukan mustahil untuk disebarkan secara masif. Melihat tanggapan rakyat dan pemerintah yang cukup lambat, agaknya keputusan untuk menerima akan menyusahkan.

 

Foto: Ainaya Azkabening

 

Memang, saat ini pemerintah dituntut untuk kreatif dalam menyelesaikan setiap isu yang bermunculan. Jadi, berjalannya proses dan keputusan terhadap deportasi eks-ISIS bergantung pada tafsiran aparat pemerintah atas pasal undang-undang terkait dan kerja sama regional maupun internasional. Kemudian, sudah jelas keputusan apapun yang diambil memiliki konsekuensinya masing-masing dan dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Kembali ditegaskan, bahwa sikap yang konsisten perlu diperhatikan. Pasalnya, reaksi yang ditunjukkan sebelum dan setelah polemik ISIS sudah tidak selaras, sebab ada sikap tak acuh dalam menegur WNI yang ingin berjihad dengan ISIS, sementara kepulangan mereka malah dikecam. Sekarang, luntang-lantung nasib mantan militan ISIS bertumpu pada nasib politik luar negeri Indonesia yang sama terkatungnya.

 

Referensi
Buku:
Wuryandari, G., dan Dhurorudin Mashad. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018


Artikel Jurnal:
Tamisari, F. “Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Menghadapi Masalah Global Terkait Kelompok Militan ISIS”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, vol. VII, no. 1 (2017): 31-46. ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/330

 

Website:
Kementerian Luar Negeri. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri”. Kementerian Luar Negeri, 1999. Diakses 25 Juni 2019. pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf

 

UNHCR. “UN Conventions on Statelessness”. UNHCR, 24 Oktober 2015. Diakses 25 Juni 2019. www.unhcr.org/un-conventions-on-statelessness.html

  • Penulis : Admin
  • Deskripsi :
comments powered by Disqus