Diplomasi menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi ini Negara saling berebut pengaruh untuk meraih ataupun mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah anarchy dunia interansional. Lalu, bagaimana Indonesia berdiplomasi dalam meraih ataupun mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah kondisi anarchy tersebut?

Sebuah buku berjudul “Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek” hadir untuk membahas permasalahan tersebut. Buku ini merupakan karangan HI-sir yang bernama Dr. Agus Haryanto, S,IP, M.Si dan Isman Pasha, S.IP, M.Hum. Dr. Agus Haryanto merupakan dosen aktif yang mengajar di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sedangkan Isman Pasha merupakan salah satu Diplomat Indonesia yang saat ini sedang bertugas di Abuja, Nigeria. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bukunya, hubunganInternasional.id mencoba menghubungi salah satu penulisnya yang bernama Dr. Agus Haryanto untuk melakukan wawancara terkait buku “Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek”. Simak wawancaranya berikut ini!

HubunganInternasional.id (hi.id): Apa yang melatarbelakangi penulisan buku ini?

Dr. Agus Haryanto, S.IP. M.Si (A.H):
Buku ini lahir karena minimnya tulisan mengenai politik luar negeri Indonesia. Kami melakukan diskusi sepanjang tahun 2011-2012 mengenai penulisan buku ini. Namun kemudian terkendala teknis pekerjaan. Dr Agus Haryanto melanjutkan studi sedangkan Isman Pasha ditugaskan di Houston, AS. Baru pada tahun 2016 kami sama - sama bertemu dan memutuskan untuk memasukkan naskah ke penerbit.

(hi.id): Di dalam buku ini anda sedikit mengulas diplomasi pada masa kerajaan, bisa anda jelaskan sedikit pada pembaca tentang diplomasi Indonesia pada masa itu?

(A.H): Jauh sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia sebenarnya telah melakukan interaksi dengan bangsa lain dengan beberapa motif seperti perdagangan, penyebaran agama, dan sebagainya. Interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain menjadi penting dalam pembahasan diplomasi Indonesia di era sekarang. Pertama, interaksi tersebut dapat menunjukkan kemajuan peradaban Indonesia di tengah kekuatan global. Kedua, pengungkapan fakta bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang dijajah selama 350 tahun.

Kalau kita merujuk pada kerjasama antara kerajaan Aceh dengan Amerika pada tahun 1873, maka kita bisa melihat bagaimana kedudukan kerajaan Aceh yang memang memiliki kemerdekaan. Selain itu, pada tahun 1681, utusan Sultan Banten juga telah melakukan kontak dengan Inggris untuk bekerjasama. Sultan banten mengirimkan persembahan kepada raja Charles II untuk mendapatkan meriam raksasa yang bisa digunakan untuk melawan Belanda.

Gambaran ini kami anggap akan memberikan fondasi bagi pemikir dan pengamat politik luar negeri mengenai bagaimana Indonesia saat ini. Misalnya saja kedekatan Indonesia - China atau Indonesia - India yang sebenarnya telah kita lakukan sebelum kemerdekaan. Dengan kedua negara ini kita telah memiliki sentuhan diplomasi dalam budaya dan ekonomi. Begitupun fondasi bagi politik luar negeri indonesia di ASEAN, sebenarnya kita bisa menelusuri melalui sentuhan diplomatik era kerajaan seperti kerajaan Sriwijaya.

(hi.id): Diplomasi Indonesia mencapai level tertinggi pada saat mengusung semangat anti-imperialism dan anti-colonialism yang ditunjukkan dengan keberhasilan Indonesia merangkul Negara-negara terjajah dalam Konfrensi Asia-Afrika (KAA) dan menjadi pemimpin Gerakan Non Blok. Bagaimana anda melihat pencapaian diplomasi Indonesia ketika itu?

(A.H): Menjadi tuan rumah KAA adalah warisan diplomasi era Soekarno yang kita nikmati hingga saat ini. Anda bisa bayangkan di tahun 1954-1955, Indonesia merupakan negara yang secara ekonomi belum mapan namun mampu menghadirkan negara - negara Asia Afrika untuk hadir di Bandung. Padahal, pada waktu itu ada India dengan Nehru sebagai tokoh yang juga sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi tuan rumah.

Kehadiran negara - negara Asia Afrika di Bandung bukan perkara mudah. Ada perdebatan tersendiri dalam beberapa kasus, misalnya soal siapa saja yang dapat menjadi peserta konferensi. Contohnya Anda dapat baca secara detail di buku kami mengenai kehadiran China dalam KAA. Ada beberapa negara yang menolak, namun ada beberapa negara juga yang mendukung. Indonesia kemudian tampil sebagai penengah dengan melobi negara - negara Arab yang juga berkomitmen akan hadir dalam KAA. Kehadiran negara - negara dengan berbagai ideologi namun dapat disatukan oleh Indonesia dengan semangat anti imperialisme dan anti kolonialisme.

Image: https://petramas.co.id/product/diplomasi-indonesia-realitas-dan-prospek-b4dd

(hi.id): Seiring dengan pergantian Orde Lama ke Orde Baru, Diplomasi Indonesia pun mengalami perubahan arah. Tolong anda jelaskan, apa hal paling fundamental yang membedakan diplomasi Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru?

(A.H): Di buku ini, Anda dapat menemukan perbedaan prioritas politik luar negeri Soekarno dan Soeharto. Soekarno menempatkan memperoleh pengakuan dunia internasional sebagai hal yang paling penting. Oleh karena itu, dia tidak mau untuk mendirikan organisasi regional di tingkat Asia Tenggara dan lebih memilih menyelenggarakan KAA. Karena memang persoalannya adalah eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka dipertanyakan di dunia internasional. Indonesia memerlukan pengakuan dari sebanyak - banyaknya negara mengenai kemerdekaannya. Jika Soekarno hanya berfokus pada Asia Tenggara, maka hanya akan sedikit pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan Soeharto tidak memiliki persoalan pengakuan dunia internasional. Tantangan Soeharto memang pembangunan. Oleh karena itu, langkah yang dipilih adalah kerja sama dengan dunia internasional, dimulai dengan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan kembali menjadi anggota PBB.

Warisan dari politik luar negeri Soeharto yang bisa kita lihat dan nikmati saat ini adalah ASEAN. Sampai saat ini, Indonesia menempatkan ASEAN dalam konsentris pertama politik luar negeri.

(hi.id): Memasuki Era Reformasi, Indonesia mulai menerapkan “zero enemy, thousand friends” bagaimana pendapat anda terhadap konsep diplomasi ini?

(A.H): Sebenarnya “zero enemy, thousand friends” adalah penerapan politik luar negeri di bawah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, ed) yang mana Indonesia menggabungkan independensi dan diplomasi aktif dengan memegang prinsip untuk tidak menganggap siapa pun sebagai musuh dan mencari kawan sebanyak-banyaknya. Arah politik luar negeri tersebut menggantikan doktrin politik luar negeri yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta “berlayar di antara dua karang”. Untuk saat ini, Doktrin Hatta mulai kehilangan konteksnya karena absurdnya pandangan adanya dua kekuatan utama dunia, terutama pasca-bubarnya Uni Soviet.

(hi.id): Bagaimana anda menjelaskan diplomasi Indonesia saat ini?

(A.H): Jika kita mengulas politik luar negeri Joko Widodo (Jokowi), maka kita dapat melihat dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Joko Widodo menekankan politik luar negeri Indonesia bersandar pada maritim atau yang kemudian dikenal sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Joko Widodo, kembali mengingatkan betapa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan. Indonesia bertekad menjadi Poros Maritim Dunia dengan lima pilar yaitu membangun budaya maritim, mengelola potensi sumber daya laut, mengembangkan infrastruktur untuk konektivitas maritim, melakukan kerja sama dalam bidang maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Menlu Retno juga menyatakan hal yang lebih spesifik mengenai bagaimana diplomasi Indonesia yang dijalankan saat ini, yaitu (1) Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai Negara maritim, (2) Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat (diplomacy for the people), (3) Diplomasi Indonesia akan membumi (down to earth), dan (4) Diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat.

Meski sudah dicanangkan sedemikian rupa, ternyata dalam mengimplementasikan tidaklah mudah. Kami menyoroti beberapa persoalan misalnya Laut China Selatan untuk mewakili prioritas polugri (Politik Luar Negeri, ed) dalam isu maritim dan perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia, ed) sebagai diplomasi membumi. Meskipun Indonesia tidak menyatakan sebagai pengklaim di Laut China Selatan, namun perairan Indonesia di Natuna akan terdampak atas hasil akhir klaim China atas Laut China Selatan. Kemudian persoalan perlindungan WNI-termasuk buruh migran-yang menjadi prioritas pemerintah juga menghadapi tantangan tersendiri yaitu tidak semua negara meratifikasi perlindungan pekerja migran.

Image: Agus Haryanto, Penulis Buku Diplomasi Indonesia - Realitas dan Prospek. Doc: A.H

(hi.id): Harapan anda terhadap diplomasi Indonesia ke depannya?

(A.H): Politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari politik domestik. Ada banyak pembelajaran dari diplomasi di pemerintahan sebelumnya. Soekarno seringkali disebut memiliki profil diplomasi high profile, sementara Soeharto mewakili diplomasi low profile. Di era Soekarno, kita memiliki profil politik luar negeri yang sangat baik, namun tidak diimbangi dengan perekonomian. Sedangkan di Era Soeharto, kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, namun profil politik luar negeri kita tidak seperti era Soekarno.

Jika kita melihat Indonesia saat ini, kita adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, negara demokrasi ketiga di dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar. Satu lagi, perekonomian kita juga terus bertumbuh dengan baik sehingga saat ini kita menempati 15 perekonomian terbesar dunia. Diprediksi para ahli, kita akan menempati peringkat keempat pada tahun 2050.

Dengan modal tersebut, maka sudah seharusnya kita menawarkan pada dunia mengenai bagaimana tata kelola dunia ke depan. Indonesia sudah seharusnya memiliki tawaran atas persoalan dunia misalnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang begitu masif saat ini.

Dulu, kita menawarkan bagaimana hukum laut mengatur negara kepulauan, sekarang saatnya kita berharap pemerintah memiliki tawaran solusi atas persoalan dunia. Itu yang saya harapkan.

(hi.id): Jika ada pihak yang ingin menghubungi anda untuk berdiskusi terkait buku ini, apakah anda berkenan dihubungi melalui email?

(A.H): Tentu. Silahkan melalui email agus.haryanto@unsoed.ac.id atau agushari.oke@gmail.com. Untuk pak Isman, saat ini sedang bertugas di Abuja, Nigeria. Jadi belum bisa.

(hi.id): Terima kasih atas kebersediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami dari hubunganinternasional.id mengucapkan selamat atas karya anda berdua, semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya para penstudi Diplomasi. Bagi para pembaca yang berminat untuk memiliki buku Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek dapat dipesan dengan klik di sini

(A.H): Aamiin, Terima kasih. Saya berharap akan banyak buku yang mengkaji soal politik luar negeri Indonesia, karena saya lihat banyak sekali kajian mengenai kawasan atau negara lain, tapi soal diplomasi kita masih sedikit.

Berikut ini, hubunganinternasional.id memberikan kesempatan kepada salah satu HI-sis untuk memberikan resensi terhadap buku berjudul “Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek” Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana respon dari mahasiswa/mahasiswi terkait konten yang ada di dalam buku ini. Berikut hasil resensinya!

Resensi Buku Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek

Peresensi : Anastasia Kintan
Editor : Randhi Satria

Di era kemajuan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0 sekarang ini, hubungan antar negara beserta masnyarakat menjadi semakin erat, masyarakat dan dunia dihadapkan dengan berbagai konflik di berbagai belahan dunia. Kita bersyukur bahwa selama 40 tahun terakhir di kawasan Asia Tengara ini menikmati suasana damai. Tetapi suasana damai ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan adanya upaya diplomasi. Diplomasi yang telah dimulai dari Nusantara hingga menciptakan Indonesia yang aman dibahas secara runtut di dalam buku ini. Buku ini mengajak pembacanya untuk melihat kembali bagaimana sentuhan diplomasi dari Era Kerajaan hingga mencapai titik politik luar negeri di era sekarang dan merangkum semua point pentingnya sebagai lesson learned. Sehingga kita dapat memahami secara utuh serta berkaca pada perjalanan sejarah bangsa dalam melakukan diplomasi.

Buku ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam memahami penyelesaian konflik dan realitas diplomasi di dalam dinamika Hubungan Internasional. Karena itulah, buku ini bagi saya tidak hanya sekadar bercerita namun banyak paradigma dalam sejarah nasional yang dipaparkan pada buku ini sehingga bisa menjadi starting point bagi mahasiswa dalam memahami upaya diplomasi dalam kajian Hubungan Internasional atau dinamika isu politik global.

Buku ini menurut saya merupakan bahan bacaan bagi mereka yang ingin memahami perjalanan diplomasi sejak era nusantara hingga era politik luar negeri sekarang, selain itu juga sebagai pemahaman dasar tentang diplomasi Indonesia secara lebih mendalam khususnya bagi kajian Hubungan Internasional karena buku ini dibentuk untuk memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara lebih jelas kepada pembaca mengenai sebuah karya perjalanan diplomasi Indonesia yang telah dibahas secara komprehensif di dalam buku ini.

Image: Anastasia Kintan, Pemberi Resensi. Doc: A.K

Secara keseluruhan, bahasa dalam buku ini mudah dipahami dan secara tidak langsung penulis mengajak para pembaca berdiskusi serta memahami bagaimana negeri kita istimewa, menjadikan kita semakin mencintai dan bangga sebagai Indonesia. Buku ini mengingatkan perjuangan dan sejarah pembangunan serta perkembangan diplomasi Indonesia juga mengajak para pembaca untuk mengulas lebih jauh lagi mengenai masalah-masalah yang dihadapi Nusantara hingga akhirnya menjadi Indonesia. Menurut saya buku ini menjawab kebingungan yang mungkin dipertanyakan pembaca tentang diplomasi Indonesia.

Surakarta, 12 Februari 2019
Pemberi resensi,

Anastasia Kintan
(Mahasiswi Semester 4 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta)