ASEAN menjadi organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang mampu memberikan kenyamanan antar anggota di dalamnya. Prinsip non-intervensi yang ada di dalamnya menjadi salah satu penjaga keharmonisan antar Negara yang tergabung dalam organisasi ini. Pendekatan non-formal yang digunakan tampaknya mampu menjaga hubungan baik antar Negara tanpa mengesampingkan pentingnya menghormati kesepakatan-kesepakatan formal yang telah disepakati. Seiring dengan berjalannya waktu, sudah 50 tahun organisasi regional ini menjadi “payung teduh” bagi Negara-negara anggota ASEAN. Lalu apa saja kontribusinya bagi Negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini khususnya Indonesia?

Sebuah buku berjudul “50 Years of Amity and Enmity – The Politics of ASEAN Cooperation” hadir untuk memberikan penjelasan tentang kontribusi ASEAN terhadap Negara-negara anggotanya. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang ditulis oleh peneliti dan pengajar dari beberapa universitas di Indonesia dengan editor Poppy S Winati dan Muhammad Rum. Keduanya merupakan dosen pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Mari simak wawancara hubunganinternasional.id bersama HI-ma’am dan HI-sir berikut ini!

Hubunganinternasional.id (hi.id): Apa yang melatarbelakangi penulisan buku ini?

Poppy S. Winanti & Muhammad Rum (P.S.W & M.R): Pertama, Buku ini diterbitkan untuk memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN. Selama lima puluh tahun itu, regionalisme ini berkembang dari organisasi yang mulanya didirikan untuk tujuan geopolitik menjadi kerjasama di banyak bidang. Tata kelolanya juga membentuk pola yang unik, kira-kira seperti manifestasi kehidupan berkampung; ada ronda ada arisan dan lain-lain. Intinya mendukung guyub rukunnya negara anggota, jauh berbeda dengan Uni Eropa. Gaya berkonflik negeri-negeri Eropa ternyata berbeda. ASEAN bertahan selama 50 tahun dengan landasan menjaga harmoni, tetapi 50 tahunnya itu bukan tanpa masalah, banyak masalah sebetulnya, meski disapu ke bawah karpet diplomasi. Saling menyelamatkan reputasi masing-masing itu lah gaya ASEAN yang unik itu. Tetapi lambat laun kita temukan ada perubahan sedikit-sedikit.

Kedua, selama ini kita banyak membaca analisis mengenai ASEAN yang disajikan oleh para pemikir asal Eropa maupun Australia. Sehingga, kita berinisiatif untuk menghadirkan penilaian dan perspektif kita sendiri. Karena itu pula buku ini disusun dalam Bahasa Inggris. Ini yang hendak kami jadikan kekuatan, menilai ASEAN dari sudut pandang non-Western. Di samping itu, buku yang merupakan kumpulan tulisan ini juga bertujuan untuk mempertemukan pemikiran para peneliti, pengajar dan pemerhati ASEAN dari beberapa universitas di Indonesia.

image: http://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/sosial-politik/50-years-of-amity-and-enmity-the-politics-of-asean-cooperation

(hi.id): Prinsip non-intervensi sudah diadopsi sejak lama oleh ASEAN. Menurut pendapat anda bagaimana prinsip ini kemudian berkontribusi terhadap proses integrasi ASEAN?

(P.S.W & M.R): Prinsip Non-Intervensi memiliki dua mata pisau. Pertama, prinsip itu mampu merekatkan negara-negara Asia Tenggara yang otoritarian maupun kurang demokratis itu menjadi satu. Misalnya, ketertarikan junta militer Myanmar untuk bergabung dengan ASEAN adalah mendapatkan lebih banyak legitimasi dan mereka tahu pelanggaran-pelanggaran HAM tidak akan dibahas di ASEAN.

Kedua, prinsip Non-Intervensi menghambat akselerasi kerjasama regional. Misalnya saja ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights belum bisa bekerja maksimal karena institusinya dibatasi. Lalu, perkembangan ASEAN Economic Community (AEC) sampai saat ini masih terkendala karena setiap negara memiliki preferensi yang berbeda untuk melindungi ekonomi domestiknya seperti Malaysia saat ini melindungi Proton.

(hi.id): Menurut pendapat anda, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengintegrasikan ASEAN? Tolong jelaskan mengapa!

(P.S.W & M.R): Tantangan utama untuk mengintegrasikan ASEAN adalah pembangunan politik domestik yang demokratis di masing-masing negara. Adanya demokratisasi di negara-negara Asia Tenggara akan menjadikan ASEAN lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan kritis yang mendukung regionalisme. Jika negara-negara Asia Tenggara dipimpin secara otoriter, mereka cenderung mempertahankan kenyamanan dengan tidak saling kritik satu sama lain. Tantangan lain untuk mengintegrasikan ASEAN adalah kurangnya ketergantungan secara ekonomi di antara sesama negara ASEAN. Secara ekonomi, negara-negara ASEAN masih bergantung pada kekuatan ekonomi di luar ASEAN seperti Cina, Jepang, Korea dan negara-negara Eropa maupun AS. Sesama negara ASEAN masih melihat anggota lain sebagai saingan ketimbang sebagai mitra yang bisa saling melengkapi.

image: Poppy S. Winanti (Editor 50 Years of Amity and Enmity - The Politics of ASEAN Cooperation)

source: https://ugm.ac.id/galleries/crop/9794--730x420px.jpg

(hi.id): Melalui buku ini, anda menjelaskan serangkaian kerjasama antar Negara-negara ASEAN yang secara tidak langsung mendukung proses integrasi ASEAN. Bisa tolong anda jelaskan bagaimana contoh kerjasama antar Negara di ASEAN khususnya pada bidang penanggulangan bencana dan energi.

(P.S.W & M.R): ASEAN telah memiliki bingkai kerjasama pada sektor energi meliputi ASEAN Council on Petroleum, ASEAN Centre for Energy, ASEAN Forum on Coal dan sebagainya, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah gaya tata kelola yang menitikberatkan pada inisiatif para elit. Kerjasama sektor energi semestinya berangkat dari keperluan para pelakunya. Selain itu, perlu memberikan ruang bagi suara-suara dari masyarakat pada umumnya. Pada kerjasama penanganan bencana, negara-negara ASEAN mulai bekerjasama dengan lebih erat. Saat ini di bawah ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), negara yang terdampak bencana dapat meminta bantuan ASEAN dengan syarat bersedia untuk mengijinkan kapal-kapal perang, pesawat mau pun personel militer negara lain yang datang membawa bantuan dalam koordinasi ASEAN. AHA Center juga melatih para pejabat badan penanganan bencara negara-negara anggota agar terbiasa bekerjasama dan berkoordinasi satu sama lain dengan cepat dan efektif. Jika ada bencana pun, AHA Center bisa dengan cepat mengirimkan Emergency Rapid Assessment Team (ERAT) ke wilayah yang terdampak. Hasil-hasil itu dicapai bukan tanpa tarik ulur politik. Dulu di tahun 2008, negosiasi itu terjadi untuk kasus badai nargis di Myanmar.

(hi.id): Integrasi ASEAN mendapatkan tantangan dari sengketa Laut China Selatan yang melibatkan sesama Negara ASEAN China. Bagaimana respon ASEAN terhadap kasus tersebut?

(P.S.W & M.R): Belum ada pernyataan bersama dari negara-negara Asia Tenggara terkait Laut Cina Selatan akibat dari adanya perbedaan kepentingan yang cukup menonjol di antara sesama negara ASEAN. Misalnya, cukup tingginya kepentingan Kamboja dan Laos pada bantuan Cina tertutama jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selama masih ada negara anggota yang berbeda pendapat, ASEAN tidak bisa berposisi tegas. Yang selama ini dilakukan adalah diplomasi ulang alik yang dilakukan para diplomat negara-negara ASEAN untuk mendekati Kamboja dan Laos. Selain kedua negeri itu belum memiliki keuntungan yang besar dari eksploitasi Laut Cina Selatan (Laos adalah negeri tanpa lautan), tanpa sumber bantuan alternatif terhadap ekonomi Kamboja dan Laos yang haus itu, agaknya sulit untuk membuat mereka peduli.

image: Muhammad Rum (Editor 50 Years of Amity and Enmity - The Politics of ASEAN Cooperation)

source: https://pbs.twimg.com/media/DQai0igUQAA4-FR?format=jpg&name=small

(hi.id): Bagaimaan anda melihat fungsi ASEAN selama 50 tahun masa eksistensinya dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia?

(P.S.W & M.R): ASEAN selalu disebut sebagai soko-guru politik luar negeri Indonesia. ASEAN juga adalah manifestasi dari good neighbor policy kita. Lingkungan yang maju dan damai adalah kepentingan Indonesia. Stabilitas keamanan regional telah memungkinkan Indonesia mendapatkan ruang untuk berkembang secara ekonomi. Ini yang diinginkan oleh Indonesia sejak penandatanganan deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Bayangkan apabila Indonesia masih memiliki politik luar negeri yang konfrontatif dengan negara-negara tetangga, tentu anggaran negara kita dibebani oleh pembiayaan perang. Di sisi lain, cukup banyak kritik terhadap pemerintah Indonesia yang belakangan ini cenderung abai pada posisinya yang selama ini dipandang sebagai pemimpin tradisional atau kekuatan hegemoni ASEAN. Indonesia semestinya bisa mengambil peran yang lebih nyata di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia diperlukan dalam mendorong proses integrasi ASEAN yang lebih berarti, di tengah persaingan AS dan Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mewarnai perkembangan ekonomi politik global kontemporer.

(hi.id): Terima kasih atas kebersediaan tim penulis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim hubunganinternasional.id. Semoga buku yang telah ditulis menjadi bermanfaat bagi masyarakat umum terkhusus para penstudi ASEAN.

Pada sesi resensi Jendela Buku Hubungan Internasional Indonesia kali ini, hubunganinternasional.id mengundang salah satu HI-sir yang bernama Arfin Sudirman yang merupakan salah satu dosen aktif yang mengajar di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran untuk memberikan resensi buku “50 Years of Amity and Enmity – The Politics of ASEAN Cooperation” berikut resensinya:

RESENSI BUKU: 50 YEARS OF AMITY AND ENMITY - THE POLITICS OF ASEAN COOPERATION

Pemberi resensi: Arfin Sudirman

Editor: Randhi Satria

Tulisan ini adalah hasil resensi saya terhadap buku “50 Years of Amity and Enmity: The Politics of ASEAN Cooperation”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang disunting oleh Poppy S. Winanti dan Muhammad Rum dalam rangka memperingati ulang tahun ASEAN ke-50. Tujuan dari resensi ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi dinamika kerjasama ASEAN sejak awal berdirinya 50 tahun yang lalu dengan melihat isu-isu keamanan tradisional dan non tradisional serta isu-isu regionalism lainnya.

Image: Arfin Sudirman. Pemberi resensi

Dalam buku ini, saya melihat bahwasanya keseluruhan penulis mencoba untuk mengangkat fenomena regionalisme ASEAN yang selama 50 tahun ini didominasi oleh kesepakatan-kesepakatan kerjasama intra dan inter Kawasan yang cukup baik namun di sisi lain keniscayaan bahwa prinsip non-intervensi dan informalitas masih menjadi batasan atau limitations dalam memperdalam kerjasama ASEAN terutama di pilar pertama mengenai keamanan dan politik. Dalam beberapa kasus yang diangkat dalam buku ini, beberapa pilar kerjasama tampak lebih cair daripada pilar pertama. Meskipun kesepakatan-kesepakatan yang dibahas pada forum-forum pilar pertama sudah mulai menemukan kesamaan “persepsi ancaman” yang kolektif terutama jika membahas ancaman-ancaman yang bersifat non-tradisional dan transnasional. Hal ini menjadi penting melihat sifat alamiah dari ancaman-ancaman tersebut sudah tidak mengenal prinsip kedaulatan negara sehingga perlu penanggulangan secara kolektif.

Para penulis dalam buku ini memberikan pemahaman fenomena 50 tahun dinamika kerjasama ASEAN secara komprehensif dari berbagai macam perspektif Hubungan Internasional. Umumnya penggunaan perspektif teori regionalisme, global governance seperti functionalism, neo-functionalism, liberalism hingga konstruktivisme digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dan dinamika kerjasama ASEAN hingga menemukan keunikan proses regionalisme ASEAN di berbagai bidang dan perbedaannya dengan organisasi regional lainnya. Misalnya dalam beberapa isu yang menyangkut kedaulatan dan sengketa perbatasan seperti kasus Indonesia dan Malaysia terdapat keengganan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal ASEAN karena dikhawatirkan pengaruh politik yang besar dari pihak yang bersengketa dapat mempengaruhi penyelesaian sengeketa wilayah tersebut hingga disepakati perlu adanya pihak di luar ASEAN yang memutuskan hal ini dengan mempertimbangkan netralitas dan objektifitasnya. Kasus-kasus seperti inilah yang kemudian memunculkan pesimisme dan limitasi kerjasama ASEAN yang meminjam istilah Phillipe C. Schmitter (1970) integrasi politik ASEAN hingga saat ini hanya pada tingkat “spill around” dimana luasnya isu yang dibahas di ASEAN melalui kesepakatan-kesepakatan tertulis tidak serta merta meningkatkan derajat otoritas ASEAN tersebut terhadap negara-negara anggotanya hingga integrasi bersifat supra nasional seperti Uni Eropa.

Namun demikian, sekalipun banyak isu yang bersifat sensitif hingga tidak mungkin dikerjasamakan karena berbagai macam faktor baik eksternal maupun internal. Buku ini mencoba untuk menjawab pesimisme perwujudan integrasi total tersebut dengan mengangkat beberapa kerjasama ASEAN yang sudah berjalan di bidang-bidang ekonomi, energi, kesehatan dan lingkungan. Kerjasama-kerjasama ini berhasil memberikan paparan yang komprehensif mengenai beberapa bidang seperti AEC yang sudah menjadi kepentingan kolektif di ASEAN-yang dimana ini adalah tantangan dari semua kerjasama Kawasan di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, buku ini menarik dan sangat penting untuk dibaca oleh para penstudi Hubungan Internasional baik di Indonesia, ASEAN atau pun pemerhati ASEAN di seluruh dunia karena beragam isu mengenai dinamika politik ASEAN selama 50 tahun telah dibahas secara komprehensif di buku ini. Buku ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti ASEAN meskipun buku ini masih bersifat inward looking karena tidak banyak menyinggung mengenai pengaruh aktor di luar Kawasan ASEAN terhadap dinamika kerjasama di dalam ASEAN namun hal tersebut tidak menutup keberhasilan buku ini dalam memaparkan perkembangan regionalisme di ASEAN. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para mahasiswa, dosen dan periset yang tertarik pada kajian organisasi internasional dan regionalisme serta regional security khususnya di Kawasan ASEAN.

Bandung, 05 Desember 2018
Pemberi Resensi,

Arfin Sudirman
(Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)

Sebagai penutup hubunganinternasional.id mempersilakan bagi para pembaca sekalian yang berminat untuk pesan buku50 Years of Amity and Enmity - The Politics of ASEAN Cooperation bisa langsung klik di sini