Dampak Konflik Palestina-Israel Terhadap Stabilitas Politik Eropa

  • May 22, 2024
  • /
  • Artikel
  • /
  • Admin
  • 303

Pemerintahan Uni Eropa secara konsisten mendukung solusi dua negara, menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan tahan lama antara Israel dan Palestina. Pemerintahan Uni Eropa berfokus pada upaya diplomatik dan mediasi untuk mendorong dialog antara kedua belah pihak. Uni Eropa menekankan pentingnya mematuhi hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan resolusi PBB. Pemerintahan UE menyediakan bantuan kemanusiaan dan dukungan pembangunan yang signifikan kepada Palestina.

Negara-negara anggota Uni Eropa yang pro kemerdekaan Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat diantaranya adalah (1) Swedia menjadi negara Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina secara resmi sejak bergabungnya negara-negara Eropa Timur ke UE. Pemerintah Swedia menyatakan bahwa pengakuan ini adalah cara untuk mendukung solusi dua negara dan mendorong proses perdamaian. (2) Pengakuan dilakukan sebelum Hungaria bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Pengakuan ini dilakukan selama era komunis, dan Hungaria mempertahankan posisi tersebut hingga saat ini. (3) Polandia mengakui Palestina sebelum menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Pengakuan dilakukan selama era komunis. (4) Republik Ceko (sebagai bagian dari Cekoslowakia saat itu) mengakui Palestina sebelum menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Meski sering dianggap pro-Israel, Republik Ceko tetap mengakui Palestina. (5) Slovakia, sebagai bagian dari Cekoslowakia saat itu, mengakui Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. (6) Rumania mengakui Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. (7) Bulgaria mengakui Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. (8) Malta mengakui Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. (9) Siprus mengakui Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004.

Beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, meskipun belum mengakui Palestina secara resmi, menunjukkan dukungan politik yang kuat untuk kemerdekaan Palestina melalui berbagai langkah diplomatik, resolusi parlementer, dan bantuan kemanusiaan. Misalnya: (1) Parlemen Irlandia telah mengadopsi resolusi yang menyerukan pemerintah untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. (2) Parlemen Spanyol juga mendukung resolusi yang mendorong pengakuan Palestina. (3) Meskipun belum mengakui secara resmi, Prancis terus mendukung solusi dua negara dan hak-hak Palestina melalui diplomasi aktif.

Pandangan masyarakat Eropa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, media, kelompok lobi, dan pengalaman pribadi. Banyak kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan aktivis di Eropa yang mendukung hak-hak Palestina dan mengkritik kebijakan Israel, terutama terkait dengan permukiman di Tepi Barat dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Ada juga dukungan signifikan untuk Israel, terutama di kalangan komunitas Yahudi Eropa dan kelompok lobi pro-Israel, yang menekankan hak Israel untuk mempertahankan diri dan pentingnya hubungan historis dan politik dengan negara tersebut.

Masyarakat sipil di Uni Eropa memainkan peran penting dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Dukungan ini datang dari berbagai kelompok dan organisasi, termasuk LSM, kelompok advokasi, akademisi, komunitas agama, dan gerakan sosial. Diantara mereka adalah (1) Amnesti Internasional: organisasi hak asasi manusia global ini secara aktif mengecam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina dan Israel, serta mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan. (2) Human Rights Watch: LSM ini melakukan dokumentasi dan pelaporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina dan Israel, dan mendukung solusi dua negara berdasarkan hak asasi manusia dan hukum internasional.

(3) B’Tselem: meski berbasis di Israel, B’Tselem bekerja sama dengan banyak kelompok di Eropa untuk menyebarkan informasi tentang kondisi di Palestina dan menekan pemerintah untuk menghentikan pendudukan. (4) Middle East Monitor (MEMO): platform yang berbasis di Inggris ini menyediakan analisis dan informasi tentang isu-isu di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, dengan perspektif yang mendukung hak-hak Palestina. (5) European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP): koalisi dari organisasi-organisasi di berbagai negara Eropa yang bekerja untuk mendukung hak-hak Palestina melalui penelitian, advokasi, dan kampanye kesadaran.

(6) World Council of Churches (WCC): organisasi ekumenis global ini memiliki banyak anggota di Eropa dan secara aktif mendukung hak-hak Palestina serta mendorong perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. (7) Kairos Palestine: inisiatif ini didukung oleh berbagai gereja dan komunitas Kristen di Eropa, yang menyerukan pengakhiran pendudukan dan mendukung hak-hak Palestina berdasarkan keadilan dan perdamaian. (8) Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement: gerakan global ini memiliki banyak pendukung di Eropa yang menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel hingga Israel mematuhi hukum internasional dan hak-hak Palestina dihormati. (9) Palestine Solidarity Campaign (PSC): organisasi berbasis di Inggris ini bekerja untuk memobilisasi dukungan bagi hak-hak Palestina melalui kampanye, demonstrasi, dan pendidikan publik.

(10) European Network of Researchers for Palestine (ERNAP): Jaringan akademisi di Eropa yang mendukung hak-hak Palestina melalui penelitian, pendidikan, dan advokasi. (11) Students for Justice in Palestine (SJP): Kelompok mahasiswa di berbagai universitas Eropa yang mengadvokasi hak-hak Palestina dan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait. (12) Roger Waters: musisi dan aktivis Inggris yang secara vokal mendukung hak-hak Palestina dan sering menggunakan platformnya untuk menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. (13) Naomi Klein: Penulis dan aktivis Kanada yang memiliki pengaruh besar di Eropa, yang mendukung BDS dan hak-hak Palestina.

Perbedaan pandangan di masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, dengan tekanan dari kelompok lobi pro-Palestina dan pro-Israel yang masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan. Kebijakan luar negeri yang tidak selaras dengan pandangan mayoritas masyarakat dapat memicu ketegangan politik domestik dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Ketegangan dapat muncul jika ada perbedaan signifikan dalam pendekatan kebijakan antara negara anggota, yang bisa melemahkan solidaritas dan efektivitas Uni Eropa dalam isu-isu lain.

Meskipun mungkin tidak sampai menyebabkan disintegrasi, ketegangan yang berkepanjangan dapat menghambat kemampuan Uni Eropa untuk bertindak secara kolektif dan koheren dalam isu-isu internasional. Perbedaan pandangan yang tajam di masyarakat dapat memperburuk ketegangan sosial, termasuk meningkatnya Islamofobia dan antisemitisme, yang bisa mengancam kohesi sosial. Konflik Palestina-Israel sering memicu protes dan demonstrasi di Eropa, yang bisa menjadi titik ketegangan jika tidak dikelola dengan baik.

Liputan media tradisional tentang konflik ini juga bisa mempengaruhi pandangan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan bisa memperburuk perbedaan pandangan dengan menyebarkan informasi yang bias atau tidak akurat. Selain itu, juga perlu mengamati media alternatif di luar dua jenis media arus utama tersebut yang memiliki peran penting yang berbeda.

Beberapa media di Uni Eropa secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Media-media ini sering kali memberikan liputan yang kritis terhadap kebijakan Israel dan mendukung hak-hak Palestina melalui laporan, artikel opini, dan liputan investigatif. Mereka sering menyoroti pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel dan mendukung hak-hak Palestina melalui artikel opini, laporan investigatif, dan editorial.

Beberapa media yang dikenal dengan pandangan tersebut (1) The Guardian sering memberikan liputan kritis tentang kebijakan Israel di Palestina dan mendukung hak-hak Palestina. Media ini menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan mendukung solusi dua negara. Contoh artikel: "The Guardian view on Palestine: time for recognition" (Editorial, 2014). (2) Le Monde Diplomatique sering menampilkan artikel yang mendukung hak-hak Palestina dan mengkritik kebijakan Israel, terutama terkait dengan pendudukan dan permukiman di Tepi Barat. Contoh artikel: "Palestine’s right to exist" (Leila Shahid, 2017). (3) Der Spiegel menyajikan liputan mendalam dan investigatif mengenai konflik Israel-Palestina, sering kali menyoroti penderitaan warga Palestina dan mendukung solusi yang adil untuk kedua belah pihak. Contoh artikel: "Conflict Zone: Gaza's Agony and the Failure of Peace" (2014). (4) El País, sebagai salah satu surat kabar terbesar di Spanyol, memberikan liputan yang komprehensif tentang konflik Israel-Palestina dan sering mendukung hak-hak Palestina melalui artikel opini dan laporan berita. Contoh artikel: "España reconoce Palestina en la ONU" (2012).

(5) La Repubblica menampilkan banyak artikel yang mendukung hak-hak Palestina dan mengkritik kebijakan Israel, terutama terkait dengan permukiman dan kekerasan di wilayah pendudukan. Contoh artikel: "Perché dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina" (Editorial, 2014). (6) Irish Times memberikan liputan kritis tentang kebijakan Israel dan mendukung hak-hak Palestina. Media ini juga menyoroti peran Irlandia dalam mendukung pengakuan Palestina. Contoh artikel: "Ireland should recognise Palestine now" (Editorial, 2018). (7) The Independent sering menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Palestina dan mendukung solusi dua negara. Artikel opini dan laporan investigatif sering mendukung hak-hak Palestina. Contoh artikel: "Why the world needs to recognize a Palestinian state" (Ben White, 2014). (8) Libération sering memberikan liputan yang simpatik terhadap Palestina dan kritis terhadap kebijakan Israel, mendukung hak-hak Palestina dan solusi dua negara. Contoh artikel: "Pour une reconnaissance pleine et entière de l’État de Palestine" (2011).

Perbedaan pandangan antara pemerintahan Uni Eropa dan masyarakat Eropa dalam menyikapi konflik Palestina-Israel dapat mempengaruhi stabilitas politik di Eropa. Ketegangan politik internal, perbedaan kebijakan antar negara anggota, ketegangan sosial, dan pengaruh media adalah faktor-faktor yang dapat memperburuk situasi. Meskipun mungkin tidak sampai menyebabkan disintegrasi Uni Eropa, perbedaan ini dapat menghambat kemampuan Uni Eropa untuk bertindak secara kolektif dan efektif dalam menyelesaikan isu-isu internasional.

Referensi:
Alvaro de Vasconcelos (ed.). 2010. "The Middle East Peace Process and the EU: Where Do We Go from Here?". European Union Institute for Security Studies.

European Council on Foreign Relations. 2019. "Europe and the Israel-Palestine Conflict". ECFR.

European Union External Action. 2021. "EU and the Middle East Peace Process". EEAS.

Ian Black. 2017. "Enemies and Neighbors: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017". Atlantic Monthly Press.

Ilan Pappé. 2006. "The Ethnic Cleansing of Palestine". Oneworld Publications.

Michelle Pace. 2009. "Paradoxes and Contradictions in EU Democracy Promotion in the Mediterranean: The Limits of EU Normative Power". Democratization.

Nathalie Tocci. 2005. "The Widening Gap between Rhetoric and Reality in EU Policy towards the Israeli-Palestinian Conflict". Mediterranean Politics.

Rashid Khalidi. 2020. "The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance". Metropolitan Books.

Rosemary Hollis. 2010. "Europe and the Middle East: Power by Stealth?". International Affairs.

Sara Roy. 2007. "Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict". Pluto Press.

Tony Judt. 2003. "Israel: The Alternative". The New York Review of Books.




Penulis: Virtuous Setyaka (Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas)

Email: vsetyaka@gmail.com

Editor: Tim HubunganInternasional.id


About The Author

Comments