Isu lingkungan dan energi di Eropa merupakan topik yang luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Eropa berusaha menjadi pemimpin, selalu berada di garis depan dan mencontohkan pengadopsian kebijakan ramah lingkungan dan transisi global menuju energi bersih melalui berbagai kebijakan inovatif dan ambisius dengan menggabungkan energi terbarukan, keberlanjutan, mitigasi perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih hijau. Krisis seperti pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik terkini juga telah membentuk kembali prioritas dan pendekatan terhadap isu-isu ini.

Pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik memberikan momentum dan mendesak untuk mendesain ulang kebijakan energi dan lingkungan di Eropa. Pandemi mendorong pemerintah untuk memikirkan kembali dan mengintegrasikan keberlanjutan lebih dalam untuk pemulihan ekonomi; ketegangan geopolitik meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan energi dan kecepatan transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Krisis bertindak sebagai katalisator untuk perubahan positif dalam kebijakan dan praktik keberlanjutan.

Isu dan Kebijakan Lingkungan di Eropa

• Krisis Iklim

Dampak perubahan iklim menimbulkan ancaman serius di Eropa, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir. Kebijakan iklim Eropa berupaya keras untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai inisiatif, termasuk sistem perdagangan emisi, pengenaan pajak karbon, dan subsidi untuk teknologi hijau.

Andrew Jordan dan Camilla Adelle (2010) mempertimbangkan dilema-dilema yang dihadapi UE dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menyoroti pendekatan dan solusi yang telah diimplementasikan dalam "Climate Change Policy in the European Union: Confronting the Dilemmas of Mitigation and Adaptation?”.

• Konservasi dan Biodiversitas

Untuk perlindungan area, Eropa memiliki sistem luas area terlindungi, termasuk jaringan Natura 2000, yang bertujuan untuk melindungi habitat paling berharga dan terancam di Eropa. Spesies terancam di Eropa, ada inisiatif signifikan untuk melindungi spesies terancam dan mengembalikan ekosistem, termasuk rewilding dan program pemulihan habitat.

• Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah

Pengurangan sampah dalam kebijakan Eropa yaitu mendukung transisi ke ekonomi sirkular, di mana pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan menjadi fokus utama. Dalam penangan plastik dan aktivitas daur ulang khususnya, ada usaha besar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan tingkat daur ulang di seluruh benua.

Dalam "Decarbonizing Europe: 2050 and Beyond" oleh Thomas Spencer (2019) menyajikan visi jangka panjang untuk dekarbonisasi Eropa, mengeksplorasi teknologi, kebijakan, dan model ekonomi yang akan mendukung transisi.

Isu dan Kebijakan Energi di Eropa

• Transisi Energi

Dalam kebijakan energi, Uni Eropa telah menetapkan tujuan ambisius untuk menjadi benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050 melalui European Green Deal. Investasi energi terbarukan ditandai ada peningkatan signifikan dalam investasi pada sumber energi terbarukan seperti angin, surya, dan biomassa, dengan negara-negara seperti Jerman, Spanyol, dan Denmark memimpin dalam kapasitas instalasi energi terbarukan.

Buku "European Energy Transition: Perspectives for Policy Making” yang ditulis beberapa orang dan diterbitkan Springer (2017), mengumpulkan wawasan dari berbagai ahli mengenai transisi energi di Eropa, membahas perspektif dari kebijakan, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi transisi ini.

Frans Timmermans (2021) dalam "The European Green Deal" menyediakan panduan komprehensif tentang European Green Deal, rencana aksi Uni Eropa untuk membuat UE netral karbon pada tahun 2050. Buku ini mengeksplorasi langkah-langkah kunci dan strategi yang diusulkan untuk mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan.

• Ketahanan Energi

Ketergantungan energi di banyak negara Eropa pada impor energi, terutama gas alam dari Rusia. Krisis Ukraina telah meningkatkan kebutuhan untuk diversifikasi sumber energi dan meningkatkan keamanan energi. Strategi diversifikasi yang dilakukan Uni Eropa yaitu berinvestasi dalam infrastruktur energi untuk menghubungkan jaringan energi di seluruh Eropa, mendukung interkoneksi dan diversifikasi pasokan energi.

European Renewable Energy Council pada tahun 2010 dengan update terbaru yang tersedia secara online, menyediakan analisis terkini mengenai pasar energi terbarukan di Eropa, tren teknologi terkini, dan perkembangan dalam regulasi yang mendukung ekspansi energi bersih.

Sophia Rüster (2016) dalam "Energy Policy in the European Union” menjelaskan kerangka kebijakan energi di Uni Eropa dan cara UE mengatasi tantangan seperti keamanan energi, integrasi pasar, dan transisi energi berkelanjutan.

• Mobilitas Berkelanjutan

Ada dorongan besar untuk mobilisasi kendaraan listrik, dengan subsidi dan insentif untuk pembelian EV serta pembangunan infrastruktur pengisian EV di seluruh Eropa.
Selain itu juga investasi dalam transportasi publik ramah lingkungan dan efisien juga merupakan prioritas, dengan banyak kota Eropa mengembangkan jaringan transit yang lebih bersih dan lebih hijau.

European Environment Agency dalam EEA Report yang disediakan update berkala secara online, dengan tajuk "Urban Sustainability in Europe”, menawarkan analisis tentang bagaimana kota-kota di Eropa mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial.

Efektivitas Kebijakan Lingkungan dan Energi di Eropa

Eropa telah berhasil menerapkan energi terbarukan dan terus berinovasi dan mengembangkan sektor ini. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih ambisius di masa depan. Penerapan energi terbarukan di Eropa tergolong efektif, dan benua ini sering dianggap sebagai pemimpin dalam transisi energi hijau.

Uni Eropa telah menetapkan target ambisius untuk 2030, yaitu meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi setidaknya 32% dari total konsumsi energi mereka. Inisiatif Green Deal diluncurkan untuk mencapai netralitas karbon di Eropa pada tahun 2050. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan secara luas. Berbagai negara anggota menawarkan insentif finansial, seperti tarif feed-in dan subsidi, untuk mendorong adopsi energi terbarukan.

Renewable Energy Directive (EU/2018/2001) yang direvisi pada tahun 2023 ini menetapkan target terikat minimal 42.5% energi terbarukan di tingkat EU pada tahun 2030, dengan tujuan mencapai 45%. Direktif ini merupakan bagian dari inisiatif European Green Deal dan memperkuat kerangka kerja untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di berbagai sektor, termasuk transportasi dan pemanasan. Directive (EU) 2023/2413 merupakan amandemen yang meningkatkan promosi energi dari sumber terbarukan, menetapkan target ambisius untuk memastikan sebagian besar energi di Uni Eropa berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2030. Direktif ini menggabungkan peraturan-peraturan baru yang memudahkan proses perizinan untuk proyek-proyek energi terbarukan dan infrastruktur terkait.

Pemimpin dalam energi terbarukan adalah negara-negara seperti Jerman, Spanyol, dan Denmark telah berhasil mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam matriks energi mereka. Denmark, misalnya, terkenal dengan pemanfaatan energi anginnya. Investasi terus menerus dalam teknologi seperti energi solar, angin, biomassa, dan hidroelektrik meningkatkan kapasitas dan efisiensi energi terbarukan. Sistem energi terbarukan juga mendapat dukungan luas dari masyarakat dan sektor swasta, yang berpartisipasi dalam proyek-proyek energi bersih melalui kemitraan publik-swasta.

Beberapa tantangan masih perlu diatasi diantaranya dalam meningkatkan proporsi energi terbarukan menimbulkan tantangan dalam stabilitas jaringan listrik karena sifat intermiten sumber-sumber tertentu seperti solar dan angin. Kemudian, beberapa negara masih bergantung pada impor bahan bakar fosil, terutama untuk keperluan pemanasan dan transportasi. Terakhir, efektivitas implementasi energi terbarukan bervariasi di antara negara anggota, tergantung pada kondisi ekonomi, politik, dan geografis mereka.

Green Deal Eropa, yang diinisiasi oleh Komisi Eropa pada akhir tahun 2019, bertujuan untuk menjadikan Uni Eropa netral iklim pada tahun 2050. Meskipun ambisinya yang tinggi, terdapat beberapa tantangan dan kegagalan yang muncul dalam implementasinya. Dalam Uni Eropa yang terdiri dari banyak negara anggota dengan kepentingan ekonomi dan politik yang beragam, mencapai konsensus tentang langkah-langkah kebijakan tertentu terbukti sulit. Negara-negara yang sangat bergantung pada industri berat atau pembangkit listrik batu bara, misalnya Polandia, memiliki resistensi terhadap kebijakan yang dapat mengganggu ekonomi lokal.

Meskipun EU telah menyediakan dana signifikan untuk mendukung transisi energi, masih ada kekurangan dalam pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ambisius. Investasi yang diperlukan sangat besar dan melibatkan sektor publik serta swasta. Krisis kesehatan global yang muncul segera setelah pengumuman Green Deal memberikan tantangan ekonomi yang mendalam dan mengalihkan fokus serta sumber daya dari inisiatif lingkungan ke respons pandemi.

Transisi ke energi bersih menimbulkan risiko ketidaksetaraan, terutama bagi komunitas yang bergantung pada industri konvensional. Beberapa daerah mungkin mengalami deindustrialisasi atau kehilangan pekerjaan tanpa dukungan yang memadai untuk diversifikasi ekonomi atau pelatihan ulang. Mengubah seluruh infrastruktur energi dan ekonomi sebuah kontinen adalah tugas yang sangat besar dan membutuhkan perubahan yang cepat yang seringkali terhambat oleh birokrasi, hukum yang ada, dan resistensi dari kepentingan tertentu.

Sistem Perdagangan Emisi EU (ETS) sering kali dikritik karena tidak cukup efektif dalam menurunkan emisi karena harga karbon yang terlalu rendah dan adanya pengecualian untuk sektor-sektor tertentu. Beberapa solusi energi bersih, seperti biomassa atau hidroelektrik, juga menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran lingkungan, yang menunjukkan bahwa tidak semua teknologi bersih sepenuhnya berkelanjutan atau bebas dari dampak negatif.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi teori dan kebijakan terkait lingkungan dan energi, beberapa kriteria penting harus dipenuhi diantaranya:

1. Basis ilmiah yang kuat, kebijakan harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang solid dan data terkini yang mendukung efektivitas pendekatan yang diusulkan. Model dan teori yang digunakan harus telah divalidasi melalui uji empiris atau simulasi yang komprehensif.
2. Dukungan politik dan institusional, komitmen politik sebagai dukungan dari pemimpin politik dan pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai dan kelancaran proses implementasi. Selain itu juga kerangka regulasi. Struktur hukum dan regulasi yang mendukung, termasuk insentif, standar, dan hukuman, harus ada untuk menegakkan kebijakan.
3. Partisipasi dan dukungan masyarakat, pemangku kepentingan dari semua sektor, termasuk industri, masyarakat sipil, dan akademisi, harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Program edukasi dan kampanye kesadaran publik yang efektif harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan.
4. Kebijakan lingkungan dan energi harus terintegrasi dengan sektor-sektor lain seperti transportasi, industri, dan pembangunan urban untuk menciptakan sinergi dan menghindari konflik kebijakan. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah harus diperkuat untuk memastikan implementasi yang efisien.
5. Kebijakan harus dapat diadaptasi dan disesuaikan berdasarkan umpan balik dan kondisi terkini untuk mengatasi tantangan yang tidak terduga. Kebijakan harus terus diperbarui berdasarkan bukti dan temuan baru untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Sistem pemantauan yang matang harus diterapkan untuk secara teratur menilai efektivitas kebijakan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menentukan perbaikan kebijakan.

Kerjasama Internasional Eropa untuk Lingkungan dan Energi

Selain kebijakan domestik negara-negara dan di kawasan Eropa, krisis telah menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim. Eropa berusaha memperkuat kemitraan global untuk kebijakan iklim dan inisiatif energi. Eropa sangat aktif dalam kerja sama internasional di bidang lingkungan dan energi, yang tercermin melalui berbagai inisiatif dan kerjasama lintas negara. Kerjasama tidak hanya meningkatkan keamanan energi dan keberlanjutan lingkungan tetapi juga mempromosikan standar global dalam pengelolaan energi dan perlindungan lingkungan.

Dalam European Green Deal, Eropa berupaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi rendah karbon secara global. Eropa juga berperan aktif dalam perjanjian lingkungan multilateral dan negosiasi internasional, seperti konferensi perubahan iklim dan KTT keanekaragaman hayati.

Kemitraan Energi Hijau EU-Norwegia, aliansi ini memperkuat upaya bersama dalam aksi iklim, perlindungan lingkungan, transisi energi bersih, dan industri hijau. Aliansi tersebut fokus pada peningkatan kerja sama dalam adaptasi iklim, ekonomi sirkular, dan energi terbarukan seperti hidrogen dan energi laut.

Mission Innovation, sebuah inisiatif global yang mendukung penelitian, pengembangan, dan demonstrasi teknologi energi bersih. Program ini bertujuan untuk mempercepat investasi dalam teknologi rendah karbon dan mengintegrasikan inovasi ke pasar global.

EU bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan mengambil bagian dalam inisiatif internasional untuk memperkuat kerjasama energi dan iklim. Contohnya termasuk Kerjasama Energi Bersih, International Renewable Energy Agency, dan International Solar Alliance, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan dan implementasi teknologi energi bersih.

Energy Community dengan fokus pada negara-negara Balkan dan sekitarnya, komunitas ini berusaha mengintegrasikan pasar energi dengan UE dan mempromosikan transisi energi yang berkelanjutan, keamanan pasokan energi, serta efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.

Rekomendasi

Perluasan definisi keamanan energi. Keamanan energi tidak hanya berfokus pada penyediaan dan akses terhadap sumber energi, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keadilan, ketahanan pasokan, dan integrasi teknologi informasi yang canggih. Ini berarti bahwa transisi ke sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan harus melibatkan inovasi di bidang manajemen permintaan dan teknologi penyimpanan energi.

Menangani disparitas dalam transisi ernergi. Kritik terhadap kebijakan energi sering kali menyoroti bahwa transisi energi dapat meningkatkan ketidaksetaraan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan harus secara proaktif menangani isu-isu keadilan sosial dan distribusi manfaat transisi energi secara lebih merata di seluruh masyarakat.

Integrasi kebijakan industri dengan kebijakan lingkungan. Transisi kebijakan dari fokus pada pasokan bahan bakar fosil ke kebijakan industri yang mendukung permintaan energi rendah karbon merupakan langkah yang penting. Hal ini menuntut kebijakan yang mendukung inovasi dan manufaktur bersih serta adaptasi pasar dan institusi yang mendorong teknologi rendah karbon.

Kebijakan transisi energi harus menyesuaikan dengan realitas geopolitik baru. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, seperti yang terlihat dari dampak perang di Ukraina, kebijakan energi Eropa harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kondisi keamanan energi. Ini termasuk meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan dan mempercepat pengurangan ketergantungan pada pasokan energi dari negara-negara yang berisiko tinggi.

Referensi:
Bazilian, Morgan & Goldthau, Andreas (2023). "Russia’s War in Ukraine: Green Policies in a New Energy Geopolitics". Wilson Center.

Chatham House (2024). "Energy transitions 2024: New frontiers of the energy transition". Chatham House.

Connie Hedegaard and Mikael Karlsson (2021). "Europe's Green Transition: Challenges and Progress”. Routledge.

European Commission (2023). "REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy". European Commission.

European Commission (2024). "EU 2030 climate and environmental targets within reach". European Commission.

Eurostat (2024). "Shedding light on energy in Europe – 2024 edition". Eurostat.

International Energy Agency (2024). "Global Energy Crisis – Topics". International Energy Agency.

International Monetary Fund (2024). "Beating the European Energy Crisis". IMF.

Louise van Schaik and Kacper Szulecki (2018). "The External Dimension of EU Energy Security”. Oxford University Press.

Mads Nipper (2024). "Ocean protection and solar balconies: Positive environmental stories from 2024". Euronews.

Nature (2024). "Energy crisis: five questions that must be answered in 2023". Nature.

Oliver Geden (2023). "The European Green Deal: Successes and Failures”. Edward Elgar Publishing.

Patrick Graichen and Matthias Buck (2020). "Decarbonization in Europe: The 2030 Targets and Beyond”. Springer.

Sarah DeWeerdt and Michael Mann (2022). "Climate Change and Policy: The Calculability of Climate Change in Europe”. Cambridge University Press.

Sofia Teives Henriques and Astrid Kander (2017). "Energy Transitions in Europe: 1500 to the Present”. Routledge.

Thomas Spencer (2019). "Energy Union: Europe's New Liberal Mercantilism?”. Palgrave Macmillan.

World Wildlife Fund (2024). "What is next for climate change in 2024". World Wildlife Fund.

Penulis: Virtuous Setyaka (Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas)

Email: vsetyaka@gmail.com

Editor: Tim HubunganInternasional.id