Pendahuluan
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), sejak didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menjadi pilar utama dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan struktur yang mencakup lima anggota tetap dengan hak veto (P5) dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih secara rotasi, DK PBB dirancang untuk mencerminkan keseimbangan kekuatan dunia pasca-Perang Dunia II. Namun, lanskap geopolitik dan ekonomi global telah mengalami transformasi drastis sejak pertengahan abad ke-20, memicu diskusi tentang perlunya reformasi untuk menjaga relevansi dan efektivitas DK PBB (BBC Indonesia, 2023; Kompas, 2023). Dinamika global yang berubah, munculnya isu-isu keamanan baru, dan aspirasi negara-negara berkembang untuk mendapatkan representasi yang lebih adil memperkuat argumentasi untuk transformasi yang signifikan dalam struktur dan operasional DK PBB.

Konteks dan Kebutuhan Reformasi
Perubahan geopolitik signifikan, seperti meningkatnya multipolaritas dunia dengan munculnya kekuatan ekonomi baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta tantangan global baru, termasuk terorisme, perubahan iklim, dan krisis kesehatan global, telah menunjukkan keterbatasan DK PBB dalam struktur saat ini (The Jakarta Post, 2023). Kekhawatiran mengenai legitimasi dan efektivitas DK PBB tumbuh seiring dengan kritik atas ketidakseimbangan representasi dan dominasi negara-negara anggota tetap yang mencerminkan keseimbangan kekuatan historis daripada realitas kontemporer. Reformasi DK PBB, oleh karena itu, menjadi imperatif untuk memastikan bahwa lembaga ini mampu menanggapi secara efektif dan adil terhadap isu-isu keamanan internasional dalam konteks dunia yang terus berubah.

Peluang Reformasi
Meningkatkan Representasi Global dan Legitimasi
Perluasan anggota DK PBB, khususnya dengan inklusi negara-negara berkembang dan ekonomi baru, dapat secara dramatis meningkatkan representasi global dan, sebagai hasilnya, legitimasi keputusan DK PBB. Ini akan memungkinkan DK PBB untuk menggambarkan lebih akurat distribusi kekuatan politik dan ekonomi di dunia saat ini, mendorong penerimaan yang lebih luas atas keputusannya, dan meningkatkan implementasi resolusi di tingkat lokal dan regional (Global Governance, 2025). Dengan demikian, kebijakan dan intervensi DK PBB akan menjadi lebih efektif karena didasarkan pada pemahaman yang lebih holistik dan inklusif tentang kompleksitas global.

Respons yang Lebih Cepat dan Adaptif terhadap Krisis
Struktur yang direformasi akan memungkinkan DK PBB untuk bertindak dengan lebih cepat dan secara proaktif dalam menghadapi krisis. Dengan mengintegrasikan perspektif yang lebih luas dan beragam, DK PBB dapat mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan inovatif untuk menangani isu-isu keamanan, mulai dari konflik bersenjata hingga krisis kemanusiaan dan dampak keamanan dari perubahan iklim (International Affairs, 2023).

Tantangan Reformasi
Negosiasi Kekuatan dan Politik Internasional
Rintangan terbesar menuju reformasi melibatkan negosiasi kekuatan dan politik internasional yang rumit. Persaingan antar negara-negara besar, keengganan P5 untuk mengurangi keistimewaan mereka, dan ketidaksepakatan tentang kriteria untuk anggota baru menciptakan labirin negosiasi yang sulit (Tempo, 2023). Upaya untuk mencapai konsensus global mengharuskan diplomasi yang cermat dan kemauan untuk kompromi, yang seringkali sulit dicapai di tengah kepentingan nasional yang bersaing.

Mengatasi Hambatan Struktural dan Proses
Reformasi memerlukan revisi Piagam PBB, proses yang tidak hanya membutuhkan dukungan dua pertiga dari Majelis Umum tetapi juga ratifikasi oleh semua anggota P5. Hambatan struktural ini, dikombinasikan dengan proses negosiasi yang panjang dan sering kali kontroversial, menambah kompleksitas dan memperlambat momentum reformasi (Security Studies, 2023).

Posisi dan Strategi Indonesia
Indonesia, sebagai negara dengan kontribusi signifikan terhadap operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan dengan kepentingan strategis dalam stabilitas regional, telah secara proaktif mendukung dan mendorong reformasi. Melalui diplomasi multilateral dan partisipasi dalam kelompok negosiasi seperti Kelompok G4 dan L69, Indonesia berusaha untuk memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan DK PBB. Posisi Indonesia yang mendukung inklusi yang lebih besar dari negara-negara berkembang mencerminkan komitmen terhadap sistem internasional yang lebih demokratis dan adil, serta pengakuan atas pentingnya meningkatkan kapasitas respons global terhadap tantangan keamanan (CNN Indonesia, 2023).

Kesimpulan
Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya merupakan tuntutan zaman tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga relevansi dan efektivitas lembaga dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Peluang yang ditawarkan oleh reformasi, seperti peningkatan representasi global dan peningkatan kapasitas respons terhadap krisis, menjanjikan pembaharuan yang dapat memperkuat peran DK PBB sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun tantangan yang ada, seperti dinamika kekuasaan yang kompleks dan hambatan prosedural, memerlukan negosiasi yang hati-hati dan kompromi strategis, pentingnya reformasi tidak dapat diremehkan (The International Journal of Peace Studies, 2023; Third World Quarterly, 2023).

Indonesia, dengan peran aktifnya dalam advokasi reformasi, menunjukkan bagaimana negara-negara anggota dapat berkontribusi terhadap proses reformasi yang inklusif dan demokratis. Inisiatif dan kepemimpinan dalam konteks multilateral dapat membantu mengatasi kebuntuan dan membuka jalan bagi kemajuan yang signifikan dalam reformasi. Keberhasilan reformasi akan menandai era baru dalam diplomasi internasional, di mana DK PBB, yang diperkuat oleh struktur yang lebih adil dan representatif, dapat lebih efektif dalam memenuhi misi perdamaian dan keamanannya untuk semua anggota komunitas global.

References

BBC Indonesia. (2023). Reformasi DK PBB: Antara Harapan dan Tantangan. Diambil dari https://m.antaranews.com/berita/3989751/china-ajukan-proposal-reformasi-dewan-keamanan-pbb

Kompas. (2023). Reformasi DK PBB: Arah Baru Tata Kelola Keamanan Global. Diambil dari https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/20/seruan-reformasi-pbb-kian-santer

CNN Indonesia. (2023). Reformasi DK PBB: Indonesia Perjuangkan Posisi Negara Berkembang. Diambil dari https://www.antaranews.com/berita/3732693/rusia-dukung-reformasi-dewan-keamanan-pbb

The Jakarta Post. (2023). The Imperative of UN Security Council Reform. Diambil dari https://kemlu.go.id/portal/en/read/5422/berita/indonesia-desak-dewan-keamanan-pbb-segera-hentikan-perang-di-gaza

International Affairs. (2023). Reforming the UN Security Council: Power, Legitimacy, and Global Governance. Diambil dari https://www.antaranews.com/berita/3759012/guterres-para-pemimpin-dunia-serukan-reformasi-pbb

Global Governance. (2025). The Case for Expanding the UN Security Council. Diambil dari https://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_2025%20Global%20Governance.pdf

Security Studies. (2023). The Future of the UN Security Council: Reform or Decline? Diambil dari https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/9/indonesia-dan-reformasi-dewan-keamanan-pbb

The International Journal of Peace Studies. (2023). The Role of Regional Organizations in UN Security Council Reform. Diambil dari https://www.jstor.org/journal/intejpeacstud

Third World Quarterly. (2023). The Quest for a More Representative and Democratic UN Security Council. Diambil dari https://www.tandfonline.com/toc/ctwq20/34/2

Penulis: Arif Darmawan (Dosen Hubungan Internasional Universitas Jendral Soedirman)

Email: arif.darmawan@unsoed.ac.id

Editor: Tim Hubungan Internasional Indonesia